JAKARTA, KOMPAS.com - Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) antara lain adalah membangun jalan tol.
Dalam proses pembangunannya, Kementerian PUPR mendesain jalan tol untuk kondisi normal, sehingga kapasitasnya saat masa mudik Lebaran seringkali tidak memadai setiap tahun.
"Ketika Lebaran tinggal manajemennya saja yang kita perkuat. Tapi, kalau infrastrukturnya dibuat dengan desain Lebaran, kita nggak akan bisa bangun jalan tol sampai Banyuwangi misalnya," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/7/2016).
Menurut Herry, jika memaksakan jalan tol dibangun untuk memenuhi kapasitas pengendara yang mudik Lebaran, uang pembangunannya akan cepat habis.
Belum lagi, jika permintaan masyarakat untuk membangun lebih banyak tempat istirahat (TI) atau rest area dipenuhi.
Kondisinya, masing-masing TI di jalan tol dibangun dengan jarak yang ideal dengan pertimbangan penggunaan jalan tol untuk sehari-hari.
"Namun, ketika terjadi jalanan penuh seperti ketika mudik kemarin itu berarti harus dicarikan caranya," sebut Herry.
BBM kemasan ini disebarkan ke SPBU di TI yang kekurangan pasokan. Herry mengaku, hal ini memang sempat sulit diterapkan. Ketika itu, pemasok BBM hanya bisa memasok di daerah yang sudah ditentukan.
"Akhirnya bisa dapat satu mobil (isi bahan bakar kemasan) dikumpulkan dari TI," jelas Herry.
Masalah tidak selesai sampai di sana. Herry menuturkan, saat sudah dapat mengumpulkan BBM kemasan, petugas kesulitan untuk mendistribusikannya.
Pasalnya, bahu jalan sudah kadung dipadati oleh pengendara. Di satu sisi, dalam kondisi normal, bahu jalan seharusnya tidak digunakan kecuali untuk darurat.