Jokowi Harus Tegas Tindak KPS Proyek Infrastruktur Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain mandulnya skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), tersendatnya percepatan pembangunan proyek infrastruktur juga disebabkan lambatnya pengambilan keputusan dan ketegasan pemerintah.

Sementara pada waktu bersamaan, mitra swasta, investor lokal dan internasional justru memerlukan sinyal dan arahan yang jelas tentang aspek kontrak, penjaminan, pembiayaan proyek hingga pengaturan porsi pemerintah dalam ekuitas.

Selain itu, komitmen dana infrastruktur juga diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah dan swasta untuk membantu mengembangkan kualitas operasional, pemeliharaan, dan manajemen infrastruktur.

Menurut Komisaris PT Jababeka Infrastruktur, Bernardus Djonoputro, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas menindak KPS dengan proyek infrastruktur mangkrak melalui pembentukan Unit Kerja KPS di level teratas.

Unit Kerja KPS ini untuk menangani dan memayungi semua kegiatan yang berhubungan dengannya.

Adapun proyek-proyek KPS yang masih tak jelas nasibnya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, SPAM Lampung,  kereta bandara Sekarno Hatta, PLTU Batang, dan pelabuhan Cilamaya.

Menurut Bernardus nilai proyek KPS mangkrak tersebut serentang Rp 20 triliun-Rp 30 triliun.

"Proyek-proyek tersebut belum jalan sampai sekarang atau dibatalkan. Perluasan Kali Baru Tanjung Priok,  kereta Bandara, semula akan dilakukan dengan skema KPS, namun dibatalkan dan dijadikan proyek BUMN," tutur Bernardus kepada Kompas.com, Jumat (20/11/2015).

Oleh karena itu, lanjut dia, pembentukan Unit Kerja KPS ini juga untuk menangani proyek yang diputuskan menggunakan skema KPS, dikelola oleh profesional, dengan tugas melakukan persiapan proyek, penjaringan calon investor, tender sampai pelaksanaan.

Dengan demikian, dana dukungan tunai infrastruktur atau aviability gap fund  melalui skema penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penyertaan ekuitas melalui PT Sarana Multi Infrastruktur, maupun Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Menteri Koordinator Perekonomian, dapat bergerak seirama, tepat sasaran, dan efektif.

Semua pihak, kata Bernardus, perlu bahu membahu membangun target infrastruktur Indonesia yang dicanangkan, seperti 2.000 kilometer jalan, 10 bandar udara, 24 pelabuhan dan 35.000 megawatt listrik, dan pembangunan kawasan industri.

"Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Presiden harus ambil keputusan langsung agar ego sektoral hilang sama sekali," tandas dia.

Jadi jika Indonesia ingin investor besar-besaran masuk,  termasuk swasta nasional, pemerintah harus fokus dalam menciptakan ekosistem sektor yang kondusif, serius dan memangkas birokrasi tender investasi proyek prioritas.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Australia memberikan bantuan dana senilai 300 juta dollar Asutralia guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selain itu, bantuan dana tersebut juga ditujukan untuk membangun ekosistem usaha dan sektor infrastruktur yang kondusif dengan melibatkan keikutsertaan swasta di infrastruktur.