Australia Kucurkan 300 Juta AUD Dorong Percepatan Infrastruktur RI

Kompas.com - 20/11/2015, 07:37 WIB
Arimbi Ramadhiani Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Bakauheni, Lampung. Gambar diambil Jumat (6/11/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Australia berkomitmen membantu Indonesia melalui kemitraan ekonomi.

Komitmen tersebut ditandai pembaruan dana bantuan pengembangan infrastruktur senilai 300 juta dollar Australia untuk jangka waktu 10 tahun.

Bantuan dana ini dinilai akan meningkatkan dampak investasi Pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur dan mendorong minat sektor swasta kedua negara.

Angka bantuan tersebut terungkap dalam kunjungan Menteri Perdagangan Andrew Robb bersama dengan rombongan bisnis Australia.

Sektor swasta dan pemangku kepentingan bidang infrastruktur Indonesia dan Australia sepakat melakukan kerjasama kedua negara di bidang infrastruktur yang dinilai cukup menjanjikan.

Untuk lebih memperlancar kerjasama, dibentuk “Policy Dialogue Infrastruktur Indonesia-Australia".

Dalam forum ini kedua pihak dapat melakukan berbagai kegiatan penjajakan dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

"Komitmen kerjasama yang digagas sejak G20 lalu harus dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan yang ada saat ini dalam hal penyiapan proyek infrastruktur pemerintah yang bisa dikerjasamakan dengan investor," ujar penggagas dan pimpinan forum kemitraan, Bernardus Djonoputro,  kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2015).

Bernardus menjelaskan, dibentuknya forum kemitraan dilatarbelakangi tersendatnya kemajuan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia selama ini, disebabkan mandulnya Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau public private partnership (PPP).

"Di KPS tidak ada ketegasan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," imbuhnya.

Partisipasi swasta melalui skema KPS, dinilai Bernardus, tidak berjalan dengan baik sehingga proyek infrastruktur terkendala dan buntu.

Padahal, KPS sangat diharapkan menjadi salah satu penerobos kebuntuan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan dana lebih kurang Rp 6.000 triliun.


EditorHilda B Alexander

Close Ads X