Gresik Migas Tower Aplikasikan Konstruksi "Sarang Laba-Laba"

Direktur Teknik dan Operasi PT Gresik Migas, Sutanta, menjelaskan bahwa pertimbangan memilih konstruksi sarang laba-laba adalah karena jauh lebih kuat. Selain itu, biayanya pun jauh lebih murah 80 persen dibandingkan konstruksi lain, termasuk konstruksi pancang.

Bangunan yang didirikan dengan biaya keseluruhan Rp 8,6 miliar itu dirancang untuk usia sampai 30 tahun. Bahkan, lanjut Sutanta, pemegang lisensi Konstruksi Sarang Laba-Laba memberikan jaminan garansi apabila terjadi kegagalan konstruksi pada periode tersebut.
 
Sementara itu, menurut Direktur Utama PT Gresik Migas, Bukhari, penggunaan konstruksi sarang laba-laba merupakan hasil rekomendasi dari Dinas PU kabupaten Gresik. 

"Mereka telah menggunakan konstruksi ini untuk pembangunan RSUD Ibnu Sina," kata Bukhari di Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Dia mengatakan penggunaan kata "tower" untuk bangunan setinggi tiga lantai itu dimaksudkan sebagai cita-cita perusahaan agar kehadiran BUMD PT Gresik Migas memberikan manfaat tidak hanya di kabupaten Gresik, tetapi juga negara Indonesia. Dia menambahkan, perusahaan BUMN tersebut akan memiliki kantor sendiri dengan hadirnya gedung yang berlokasi di Jl Wahidin Sudirohusodo, Gresik, untuk melengkapi kantor perwakilannya di Jl Poltangan, Jakarta Selatan.

Sumber daya lokal

Agus B Sutopo dari PT Katama Surya Bumi selaku pemegang paten konstruksi sarang laba-laba mengatakan bahwa Konstruksi Laba-laba telah teruji di daerah-daerah rawan gempa, antara lain Aceh dan Padang, terutama terhadap gerakan vertikal maupun horisontal. Konstruksi tersebut juga dipakai untuk daerah-daerah yang memiliki kontur tanah ekstrim sehingga membutuhkan pondasi kuat. Konstruksi ini juga terbukti masih kokoh dipergunakan untuk lapangan udara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, dan Hang Nadim, Batam.

"Ini contoh pondasi yang banyak menggunakan sumber daya lokal, baik itu kontraktor, konsultan, maupun pekerja, serta bahan bangunan semuanya berasal dari dalam negeri," ujarnya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib. Yusid mengatakan, penggunaan konstruksi bangunan yang mempergunakan APBN atau APBD haruslah menggunakan konstruksi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Hal itu mengacu pada peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjelaskan bahwa pekerja konstruksi, terutama yang di lapangan harus menggunakan tenaga kerja lokal.

"Kebijakan pemerintah menyebutkan untuk proyek konstruksi di atas Rp 100 miliar memang dimungkinkan untuk menggandeng dengan kontraktor lain termasuk dengan asing, tetapi untuk pekerja lapangan harus tetap lokal," ujar Yusid.