Laba Anjlok, Wika Kebut Pembangunan Jalan Tol

"Penurunan ini karena memang kondisi ekonomi yang masih belum bagus karena ada proyek-proyek tertunda. Banyak yang sudah dicanangkan tapi sampai sekarang belum ada kemajuan," ujar Suradi, kepada Kompas.com, Jumat (31/7/2015).

Padahal, lanjut Suradi, beberapa proyek tersebut sudah tanda tangan kontrak, namun belum bisa direalisasikan. Proyek-proyek ini antara lain bendungan Pasar Loreng di Sulawesi Selatan senilai Rp 600 miliar dan Sodetan Sungai Ciliwung senilai Rp Rp 492,6 miliar.

Untuk proyek Sodetan Ciliwung, pengerjaannya terkendala pembebasan lahan yang belum selesai. Begitu pula dengan proyek Mass Rapid Transit  (MRT) senilai Rp 100 miliar yang belum bisa berjalan yang juga terantuk pembebasan lahan.

Meskipun banyak masalah eksternal, lanjut Suradi, target pertumbuhan Wika tidak berubah, yaitu 20 persen dari laba sebelumnya. Di bidang konstruksi, perseroan seharusnya mengantongi 50 persen pada semester satu. Namun, hal tersebut tentu saja terpengaruh langkah pemerintah yang baru menyelesaikan nomenklatur dan perombakan pejabat-pejabatnya.

Jadi, untuk proyek yang tertunda ini, Wika tidak bisa berbuat banyak. Urusan lahan, misalnya, bukan tanggung jawab Wika, melainkan ada di tangan pemerintah. Strategi sementara, jika lahan bisa disewakan, Wika bisa langsung memulai pembangunan. Namun, tentu saja hal tersebut tidak bisa dilakukan secara simultan.

Karena itu, perseroan lebih fokus terhadap proyek yang bisa dikerjakan lebih dulu. "Kami optimistis masih ada proyek ke depan yang bisa menutup kekurangan sisa target. Misalnya, pengerjaan ruas tol yang dikebut," kata Suradi.

Proyek tol yang digarap Wika, antara lain Tol Soreang-Pasir Koja senilai Rp 1,5 triliun dan Tol Solo-Kertosono Rp 625 miliar. Wika juga tengah mengincar proyek Tol Samarinda-Balikpapan senilai Rp 9 triliun yang dibagi lima paket dengan perkiraan per paket mencapai Rp 1,8 triliun.

Selain di Kalimantan, Wika pun mengincar kontrak pengadaan beton pracetak (precast) untuk proyek Jalan Tol Lintas Sumatera. Potensi nilai kontrak ini mencapai Rp 30 triliun.