"Perbaikan Jalan Pantura Bukan Proyek Abadi"

Ada pun penilaian BPK terkait keuangan Kementerian PUPR adalah wajar tanpa pengecualian. Kalau pun ada beberapa catatan, yang harus diperhatikan adalah adanya permintaan di daerah pada proyek Jalur Pantai Utara (Pantura) yang masuk anggaran Kementerian PUPR. 
"Permintaan dari daerah atau melalui para petinggi negara karena ada terjemahan khusus Kementerian PUPR harus turun secara teknis karena kewajibannya," tandas Rizal.

Untuk itu, kata Rizal, Jalan Pantura ini sebaiknya segera dihibahkan ke daerah, sehingga tidak ada lagi permasalahan akuntabilitas di Kementerian PUPR.

Rizal memaparkan, BPK mengaudit pekerjaan pemeliharaan 2013-2014 dengan anggaran masing-masing pada tahun 2013 senilai Rp 965 miliar dan Rp 1,4 triliun pada 2014. Dalam pelaksanaannya, realisasi jauh di bawah anggaran itu. Pada 2013, realisasi hanya Rp 800 miliar, sementara 2014 realisasinya Rp 1,2 triliun.

Dari pemeriksaan tersebut ditemukan, drainase di Pantura juga belum maksimal, sehingga muncul genangan-genangan di beberapa titik. Terkait hal tersebut, Kementerian PUPR akan membuat program nasional terkait drainase jalan nasional, sehingga usia jalan bisa lebih panjang.