Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen mempercepat ketersediaan infrastruktur wilayah di Provinsi Papua, dan Papua Barat. Pasalnya anggaran di sektor ke-PU-an melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah dialokasikan sekitar Rp 7,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat. 

Alokasi dana tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019 untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat. Termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Untuk memastikan langkah-langkah nyata tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengunjungi Kota Jayapura, di Provinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari, di Provini Papua Barat sejak tanggal 8 Mei hingga 12 Mei 2015. 

Di kota Jayapura, Basuki mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) Jembatan Holtekamp sepanjang 733 meter. Jembatan Holtekamp adalah jembatan terpanjang di Papua dan sebagai tengara Indonesia di kawasan Timur dan Pasifik.

Sedangkan di Papua Barat, Basuki melakukan perjalanan panjang sekitar 5 jam dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk mencoba kawasan yang bergunung-gunung di ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut, Basuki mengendarai sendiri kendaraan melewati kondisi jalan yang baru dibuka, menyeberangi sungai-sungai kecil, dan lembah-lembah yang curam.

“Ini perjalanan yang paling mengesankan dalam hidup saya. Ribuan rakyat masih menetap di pegunungan yang perlu sentuhan pembangunan,” ujar Basuki. 

Menurut Basuki, pemerintah wajib hadir untuk melayani kebutuhan dasar rakyatnya dan membuka peluang potensi ekonomi wilayah yang ada.

Dalam pengembangan wilayah Papua Barat, perlu ditekankan pentingnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga dalam kerangka percepatan dan perluasan pengembangan wilayah Papua Barat. 

Sesuai dengan RPJM 2015-2019 Papua Barat dirancang sebagai pusat pengembangan kawasan industri petrokimia, pengembangan kawasan pertanian, kawasan peternakan sapi, wisata bahari terpadu, dan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah.

"Saya harap, dalam lima tahun ke depan, aksesibilitas antar kota dapat dipercepat," harap Basuki.

Akses antar-kota termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Papua Barat, seperti ruas jalan Manokwari–Bintuni, peningkatan jalan Pegunungan Arfak, jaringan jalan di Kawasan Industri Teluk Bintuni, maupun konektivitas  di kawasan industri Arar Sorong, kawasan peternakan (Salawati, Bomberai, Kebar) dan lumbung pangan Sorong Selatan yang terhubungkan dengan Kota Sorong dan Manokwari.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun jaringan sumber daya air dan ke-ciptakarya-an, penyediaan rumah-rumah khusus di kawasan perkampungan, maupun pembangunan rusunawa dan rusunami di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat.