Di Depan Para Pegawai, Menteri Basuki Tagih Kinerja dan Inovasi

Dalam evaluasi 2014, Basuki menyebutkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait material. Ia menekankan, agar direktorat terkait bisa menyelesaikan hal tersebut secepatnya. Basuki juga berharap, kejadian temuan-temuan tersebut tidak terulang lagi pada waktu mendatang.

Sementara untuk menjalankan program 2015, Basuki meminta para kepala dinas dan satuan kerja di daerah bisa menemukan dan melakukan strategi yang baru dan tidak biasa. Pasalnya, metode kerja yang biasa tidak lagi bisa mengakomodi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu ada inovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu yang relatif singkat.

"Saya tekankan supaya (staf) not doing something as usual. Innovation is a must," tegas Basuki.

Dalam melakukan inovasi, terdapat tiga faktor pendukung utama yaitu teknologi, kebijakan, dan anggaran. Pada faktor teknologi, kementerian telah menyediakan produk-produk melalui Badan Penelitian dan Pengembangan PUPR. Produk Balitbang bisa digunakan di dalam negeri karena kualitasnya tidak kalah baik dengan produk luar negeri.

Terkait kebijakan, Basuki pun berharap para kepala satuan kerja dan dinas di lapangan, bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat dan pas. Selama ini, banyak pekerjaan yang tertunda, karena kebijakan tidak sesuai atau terlalu lama diputuskan. Faktor utamanya, karena mereka jarang turun langsung ke lapangan.

Sementara dalam program 2016, Basuki menjelaskan, untuk program yang tidak terpenuhi, telah ditetapkan beberapa kriteria prioritas.

1. Program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Basuki menuturkan, satuan kerja dan dinas harus benar-benar mengamati apa saja program yang ada di RPJMN dari tahun ke tahun. Dengan demikian, target 2019 bisa tercapai.

2. Aspirasi anggota DPR

Menurut Basuki, aspirasi anggota DPR perlu ditindaklanjuti sejak awal. Kalau sejak awal sudah ada inventarisasi, staf bisa melakukan konsolidasi program lebih dulu sehingga tidak memberatkan pada akhir tahun.

3. Perintah atau kunjungan kerja presiden.

Setiap kepala dinas dan satuan kerja di daerah perlu membuat daftar setiap kali ada kunjungan kerja. Basuki berharap, daftar ini tidak disembunyikan dari pemerintah pusat. "Kalau memang tidak bisa dijalankan, laporkan semua," tekan Basuki.

4. Usulan gubernur dan bupati

Program pembangunan juga harus memprioritaskan usulan gubernur dan bupati di daerah. Cara mengakomodasinya bisa dengan evaluasi untuk kemudian dilaporkan kepada pusat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M Said, Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Dedi S Priyatna, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, pejabat Eselon I Kementerian PUPR, perwakilan dari BPK dan BPKP, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas PUPR Provinsi, dan Kepala Balai Besar atau Balai Bidang PUPR seluruh Indonesia.

Konsultasi Regional terbagi atas beberapa rangkaian acara. Sebelumnya, pada pra-konreg konsolidasi program telah disusun pada 5-20 april 2015. Hari ini, konreg mencakup arahan menteri dan dialog bersama Bappeda dan dinas-dinas di provinsi untuk penajaman program 2016. Hasil konreg akan dilaporkan pada Rabu, (22/4/2015).