Bangun Rumah Rakyat Miskin Jangan Sebatas "Ground Breaking"

Menurut Tanto, bangun rumah rakyat miskin jangan sebatas groundbreaking, tirulah negara-negara lain yang begitu memperhatikan kepentingan rakyat. Dia pun secara khusus menyoroti Hongkong yang demikian panik saat target penyediaan rumah murah tidak tercapai selama periode 2014 lalu.

Untuk mengatasi melesetnya target tersebut, kata Tanto, pemerintah Hongkong kemudian mengambil langkah-langkah yang cepat. Termasuk melakukan rezonasi daerah-daerah yang menjadi kawasan perumahan. 

"Mereka melakukan analisa dan membuat terobosan-terobosan bagaimana permasalahan tersebut bisa diperbaiki. Di sana juga ada badan khusus yang mengurusi perumahan massal," tambah Tanto.

Tingginya atensi pemerintah Hongkong terhadap pembangunan rumah murah, ternyata tidak memengaruhi kondisi pasar properti di sana secara umum. Pasar properti Hongkong justru kian menarik. Ini dibuktikan dengan kenaikan harga yang terus tumbuh karena pasokan terbatas.

"Bahkan karena dikhawatirkan overheated, kebijakan loan to value (LTV)-nya diperberat lagi dengan batasan uang muka sebesar 40 persen untuk rumah pertama. Sementara untuk rumah kedua dikenakan buka kredit pemilikan rumah (KPR) yang lebih tinggi," tandas Tanto. 

Sebagai informasi, bulan Maret ini bunga KPR sudah dinaikkan karena mata uang dollar Hongkong sangat dipengaruhi keadaan ekonomi Amerika Serikat. Negara ini baru saja menaikkan suku bunga deposito dan kredit seiring pulihnya ekonomi. Hal ini memaksa Hongkong ikut menaikkan suku bunga.

"Selama bertahun-tahun dollar Hongkong pegged oleh dollar AS dengan kurs yang tidak pernah naik sehingga terkesan Hongkong ikut apa pun yang terjadi di Amerika Serikat. Kecuali, pasar properti, mengingat Hongkong adalah sebuah pulau yang tanahnya sangat terbatas," ucap Tanto.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PUPR akan memulai pelaksanaan program pembangunan satu juta rumah pada April 2015 mendatang. Kegiatan pemancangan tiang pertama (ground breaking) dilakukan serentak di 34 provinsi. 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengadaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin, mengatakan kegiatan ground breaking  merupakan bagian dari tiga pencanangan, pertama pemancangan itu sendiri dan dua lainnya adalah penyerahan surat hunian bangunan yang sedang dalam proses, serta kebijakan. 

Total target tahun pertama sebanyak 211.000 unit rumah yang akan dibangun bagi MBR. "Berdasarkan data sementara, yang siap launching ada 211.000 (unit). Itu pun target kita hanya MBR," ujar Syarif kepada Kompas.com, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).

Syarif mengatakan sesuai pembagian tugas yang ada, pemerintah hanya membangun 98.300 unit tahun ini. Sisanya, akan diserahkan kepada pengembang. Porsi pengembang bisa dilakukan kapan saja.