Masa Depan Menjanjikan, Indonesia-Australia Harus Bentuk "Working Group" Infrastruktur

Working group ini merupakan sebuah forum dialog para pemangku kepentingan bidang infrastruktur kedua negara yang diharapkan bisa dimulai kuartal pertama 2015.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan informal para pelaku infrastruktur kedua negara di sela-sela berbagai acara bersamaan dengan pertemuan G-20 yang di gelar di Brisbane, Australia, Sabtu (15/11/2014).

Hadir dalam pertemuan informal tersebut, berbagai lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur, Leighton, ANZ, PricewaterhouseCooper, beberapa akademisi dan pakar infrastruktur kedua negara, dan tuan rumah Australia Indonesia Business Chambers dan HD Asia Advisory.

Managing Partner HD Asia Advisory, penggagas dialog infrastruktur, Bernardus Djonoputro, mengatakan, working group  harus dibentuk untuk menciptakan iklim investasi, maupun kebijakan yang mendukung aspek-aspek transaksi, peraturan perundangan, teknologi dan peningkatan kapasitas.

"Kita harus bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan infrastruktur di dunia, dan pada saat bersamaan pebisnis Indonesia juga bisa masuk ke sektor infrastruktur di negara-negara maju macam Australia yang sudah mapan," ujar Bernardus.

Forum dialog ini nantinya diharapkan membahas berbagai kemungkinan kerjasama saling menguntungkan yang dilandasi saling menghormati, resiprokal dan sejajar. Selain itu, working group dapat dijadikan sebagai wahana bagi investor, pemerintah dan perusahaan infrastruktur kedua negara untuk berkolaborasi.

Bernardus menjelaskan, dengan kebutuhan pendanaan lebih dari Rp 6.000 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia, terobosan harus dilakukan. Termasuk diantaranya partisipasi swasta melalui skema KPS (Kemitraan Pemerintah Swasta). Buntunya kemajuan proyek-proyek di Indonesia selama ini, salah satunya karena tidak adanya ketegasan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di KPS.

Berbagai inisiatif yang banyak dilakukan oleh pelaku bidang infrastruktur seperti ini harus didukung. Karena semua pihak perlu bahu membahu untuk membangun target infrastruktur Indonesia yang dicanangkan Presiden yakni 2.000 kilometer jalan, 10 bandar udara, 24 pelabuhan dan 35.000 MW listrik, sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

"Di Indonesia sendiri, percepatan pembangunan infrastruktur terhambat aspek lambatnya pengambilan keputusan dan ketegasan pemerintah. Mitra swasta dan investor lokal dan internasional memerlukan sinyal dan arahan yang jelas tentang aspek kontrak, penjaminan, project financing sampai pengaturan porsi pemerintah dalam ekuitas," tandas Bernardus.

Presiden, usul dia, seharusnya membuat Unit Kerja di level teratas, untuk menangani dan memayungi semua kegiatan yang berhubungan dengan KPS. Sehingga viability gap fund  (dana dukungan tunai infrastruktur) melalui skema penjaminan PT Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), penyertaan ekuitas melalui PT Sarana Multifinansial Infrastruktur, maupun KPS dan proyek prioritas di Bappenas, semua dapat bergerak seirama, tepat sasaran, dan berjalan efektif.