Pengamat: Perumnas Harus Direstrukturisasi!

Jika hal tersebut dilakukan, maka Perumnas dapat menjadi lokomotif pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang merupakan fungsi dan peran vital BUMN ini.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, mengutarakan pendapatnya terkait dua kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono saat memasuki masa akhir jabatan (injury time), kepada Kompas.com, Sabtu (4/10/2014).

Kedua kebijakan strategis tersebut adalah penghapusan kawasan kumuh menjadi nol persen pada 2019 dengan anggaran Rp 171 triliun, dan terpenuhinya infrastruktur dasar pada 2019 dengan dana senilai Rp 6.541 triliun yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Lebih jauh Bernardus mengatakan, dua kebijakan tersebut tidak realistis, sangat utopis dan mengganggu nalar.

"Tidak bisa secara instan menghapus kawasan kumuh menjadi nol persen. Kawasan kumuh itu kan merata di seluruh kota dan kabupaten, baik berupa enclave maupun menyatu dengan daerah permukiman lain dalam satu hamparan. Pemerintah harus mengembalikan Perumnas kembali kepada khittah-nya sebagai penyedia perumahan bagi MBR ini," ujarnya.

Bagaimana Perumnas kembali kepada fungsi dan peran vitalnya? Bernardus menyarankan pemerintah harus memberikan insentif agar Perumnas berfungsi sebagaimana diharapkan yakni mampu menyeimbangkan social obligation  dengan keuntungan melalui manajemen portofolio, operasional, pasar dan land bank  yang mumpuni.

"Dengan penduduk 250 juta jiwa dengan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan 4.000 dollar AS-10.000 dollar AS dalam 15 tahun, merupakan pasar besar yang akan sangat menjamin keuntungan Perumnas," tandas Bernardus.

Jadi, lanjut dia, restrukturisasi Perumnas sangat dibutuhkan, baik dalam tataran operasional maupun kelembagaan. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung Perumnas dalam hal penyediaan infrastruktur.

"Jika Perumnas membangun kota baru mandiri seperti kawasan Maja, maka pemerintah harus membangun infrastruktur utama. Sehingga kaasan Maja menjadi make sense, menjadi bagian dari pengembangan kutub pertumbuhan," pungkas Bernardus.