Nih... Empat "Tantangan" Jokowi di Sektor Infrastruktur!

Direktur Pengembangan Kemitraan Publik-Swasta Bappenas, Bastary P Indra, menuturkan, pengadaan lahan masih menjadi salah satu kendala utama karena butuh sosialisasi panjang dan mendalam kepada masyarakat.

"Meskipun, sudah ada regulasi mengenai pembebasan lahan, namun belum cukup untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kepentingan publik harus didahulukan," ujar Indra pada Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2014 di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Dia menambahkan, hambatan berikutnya merupakan pembiayaan. Selama ini, pengembangan infrastruktur masih mengandalkan alokasi dana APBN. Sementara untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur demi menumbuhkan perekonomian, butuh dana dalam jumlah fantastis.

"Dana infrastruktur sebesar 330 miliar dollar AS masih belum cukup untuk proyek demikian banyak. Dibutuhkan tambahan dana lebih besar. Untuk itu, pemerintah membuka keran bagi keterlibatan swasta membangun infrastruktur bersama-sama," ucap Indra.

Sementara delivery mechansimen, kata Indra, merupakan kemampuan merealisasikan proyek infrastruktur seusia jadwal dan kualitas yang ditetapkan.

Berikutnya adalah regulasi yang terbuka sehingga memungkinkan stake holder dari berbagai lapisan seperti investor swasta, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau siapa pun terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.

Sedangkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, justru menyoroti koordinasi dan komunikasi yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi.

"Karena buruknya koordinasi dan komunikasi yang terjadi selama ini, maka beberapa proyek infrastruktur vital di daerah, terbengkalai. Sebut saja, proyek pembangunan pelabuhan Palaran Samarinda," ungkap Danang.

Infrastruktur lainnya yang mengalami keterlambatan adalah pembangunan jalan tol Solo-Bawen-Semarang. Menurut Danang, seharusnya proyek infrastruktur ini sudah rampung dan beroperasi dua tahun lalu. Namun, karena koordinasi dan komunikasi yang belum "nyambung", hingga saat ini belum beroperasi seluruhnya.

"Demikian halnya dengan Bandara Kualanamu, Medan dan Lombok Praya yang sangat terlambat penyelesaian. Itu sangat kontraproduktif dan merugikan karena alokasi anggaran menjadi membengkak," tandas Danang.