"Ini pilihan bagi pemerintah untuk menunjuk swasta, membentuk badan baru atau memanfaatkan Perumnas dalam mengurai permasalahan ini," ujar Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto di Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Menurut dia, program pembangunan perumahan sudah sepatutnya dibagi menjadi 3 koridor besar, yaitu peran dan fungsi Perumnas sebagai housing agency, peran swasta pada sektor komersial, serta pemerintah pada penanganan masyarakat miskin. Menitikberatan Perumnas sebagai housing agency, lanjut Arief, adalah bercermin pada Pemerintah Singapura melalui kebijakan pembentukan Housing & Development Board.
"Badan yang memang secara khusus diberikan tugas menangani permasalahan perumahan untuk kepentingan publik. Dukungan penuh Pemerintah Singapura itu mampu memperkuat jaringan Housing & Development Board yang fokus melayani kebutuhan MBR di Singapura," katanya.
Di sisi lain, pembangunan perumahan yang menyasar segmen pasar menengah ke atas cukup diserahkan ke pihak swasta, sedangkan perumahan sosial bagi warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditangani langsung oleh Pemerintah. Menurut Arief, hal itu dilakukan bukan tanpa alasan.
"Karena pemerintah lebih memahami demografi masyarakat sehingga penetapan masyarakat miskin yang memang berhak untuk difasilitasi Perumahan tepat sasaran. Kalau faktor-faktor itu terpenuhi, itu merupakan stimulus bagi Perumnas untuk mencapai target pemenuhan 30 persen suplai kebutuhan perumahan bagi MBR secara nasional," ujar Arief.
Rusunami
Arief mengatakan, sebagai perusahaan BUMN saat ini Perumnas dituntut harus memiliki neraca keuangan yang sehat. Untuk itulah, Perumnas harus memiliki pertumbuhan pendapatan dan profit yang diharapkan terus meningkat untuk terus berkembang mengembangkan program–program besarnya dalam mendukung penyediaan perumahan nasional.
"Khusus di Jakarta kebutuhan tempat tinggal bagi kaum urban harus menjadi prioritas kita bersama, dan menurut saya pembangunan rusunami merupakan salah satu cara menyelesaikan permasalahan hunian MBR di perkotaan," kata Arief.
Namun, lanjut Arief, konsep rusunami ke depan harus mempertimbangkan konsep hunian yang terpadu dengan fasilitas umum dan penunjang bagi penghuninya. Hal itu untuk meredam mobilitas masyarakat sehingga berimbas pada penurunan cost of living mereka.
"Ini juga untuk mencegah pembelian rusunami sebagai alat investasi semata dan terciptanya kenyamanan masyarakat untuk menempati rusunami itu sendiri," katanya.
Sementara itu, permasalahan lain harus dipecahkan adalah penanganan hunian untuk warga miskin. Pemerintah, dalam hal ini dinas sosial, Pemprov dan dinas terkait harus berani mengambil alih posisi dalam menangani permasalahan hunian bagi warga miskin untuk memindahkan warganya dari kawasan kumuh.
Arief menyatakan, pembangunan rumuh susun yang digagas oleh Perumnas dan kementerian BUMN membangun rusun PKBL di Kemayoran dengan program Bedol RT/RW untuk memindahkan warga miskin di sekitar kawasan Kemayoran merupakan rintisan awal yang dapat mengisnpirasi pemerintah guna menekan pertumbuhan kaum miskin kota. Himawan secara tegas mengatakan, memang dibutuhkan konsep matang dan ketegasan Pemerintah dalam menangani masalah perumahan nasional di Indonesia.
"Tentu dengan kerjasama dan komitmen seluruh lembaga sehingga konsep hunian yang nyaman dan terpadu akan terwujud," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.