"Jokowi presidennya, menteri perumahan rakyat (menpera)-nya harus dari profesional yang lama berkecimpung dalam bisnis dan industri perumahan (properti). Mereka dapat dipastikan bisa menjalankan tugas dengan baik karena sudah paham seluk-beluk permasalahan perumahan," ujar pengamat properti Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, kepada Kompas.com, Rabu (9/7/2014).
Menurut Ali, Jokowi bisa menciptakan cetak biru atau program perumahan rakyat secara komprehensif karena memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas. Mereka memiliki kompetensi dan kapabilitas sangat memadai di sektor perumahan.
"Sebut saja mantan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Enggartiasto Lukita, atau Setyo Maharso. Mereka bisa bekerjasama dengan solid dalam mengurai masalah perumahan, terutama mengurangi backlog 15 juta unit rumah, masalah pembiayaan, subsidi dan alokasi hunian untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tandas Ali.
Sebelumnya, Jokowi beserta tim suksesnya melontarkan program membangun 5.000 menara rumah susun untuk mengatasi kekurangan pasokan (backlog) rumah. Program ini juga akan didukung perbaikan infrastruktur regulasi dan tata ruang.
Program pembangunan 5.000 menara rumah susun tersebut merupakan bagian dari lima pilar utama visi Jokowi-Jusuf Kalla dalam membenahi sektor perumahan.
Pilar kedua, Jokowi akan menjamin perizinan satu pintu, agar lebih efisien. Ketiga, Jokowi juga akan mengembalikan subsidi untuk rumah sederhana tapak (RST). Dengan demikian, diharapkan kekurangan pasokan pasokan rumahdapat diatasi.