Siapkah Jakarta Jadi Kota Dunia? (Bagian II)

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, mengatakan Jakarta harus menaklukkan tantangan dan merampungkan pekerjaan rumah tersebut dengan terlebih dahulu menciptakan kepastian hukum atas hak guna lahan, fungsi dan peruntukan lahan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dijabarkan secara terperinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Pengelola kota harus mampu memproduksi RTRW kelas dunia dan mengimplementasikannya dengan komitmen tinggi. Selain itu juga harus memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan, tingkat kriminalitas rendah, arah pembangunan jelas, pengawasan dan sanksi melekat jika terjadi pelanggaran harus dilaksanakan. Kepastian-kepastian ini yang sangat dibutuhkan sehingga warganya sejahtera dengan kualitas hidup tinggi," urai Bernardus kepada Kompas.com, Kamis (24/4/2014).

Solusi berikutnya, Jakarta harus menempatkan kebijakan dan strategi perkotaan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum yang mendasarkan pada pola dan struktur ruang RTRW. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mampu mengontrol arah pembangunan, sehingga tidak terjadi keliru konversi, misalnya buffer zone disulap jadi kawasan bisnis dan perdagangan.

Ketiga, program pembangunan infrastruktur kota harus menjadi perhatian utama menyangkut transportasi, kebersihan, pengelolaan limbah, penataan kawasan tepi pantai (coastal area) dan daerah penyangga.

"Jika semua sudah tertata dengan sendirinya sektor bisnis, komersial dan ritel akan mengikuti. Faktanya, dalam sepuluh tahun terakhir ada banyak fasilitas dan fitur komersial yang dibangun sehingga menjadi daya tarik Jakarta bagi investor domestik maupun mancanegara," jelas Bernardus.

Hindari solusi medioker

Selain itu, penting juga bagi Jakarta untuk menghindari solusi-solusi temporer yang bersifat medioker. Sudah bukan kelasnya lagi bagi kota ini mengadopsi cara-cara "tambal sulam". Jakarta harus tumbuh menjadi kota yang mangkus dan sangkil melalui penerapan solusi secara holistik.

Salah satu solusi medioker, dan bahkan dianggap ide gila oleh Bernardus dalam kaitannya dengan tata kota adalah memindahkan sebagian fungsi penerbangan komersial dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Halim Perdana Kusuma.

"Kepindahan itu sangat merusak tata kota, hanya merelokasi kemacetan dari Cengkareng ke kawasan Cawang dan sekitarnya. Jakarta harus tegas menolak perubahan ini sekalipun yang meminta adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan," tandasnya.

Halim Perdana Kusuma menjadi bandara komersial merupakan jalan pintas dengan nihilnya kesiapan infrastruktur. Padahal infrastruktur alternatif selain jalan darat juga harus dipertimbangkan infrastruktur berbasis rel untuk mencegah kemacetan di Cawang dan sekitarnya.

"Bandara Halim Perdana Kusuma itu dirancang khusus untuk kemiliteran, dan juga penerbangan VVIP. perpindahan ini sangat memengaruhi kapasitas infrastruktur jalan. Departemen Perhubungan harus mempertanggungjawabkan ini karena telah dengan sadar mengacaukan tata ruang kota Jakarta. Kalau ingin memecah traffic penerbangan ya bukan begini caranya," tandas Bernardus.

Alhasil, sejak penerbangan komersial dibuka di Halim Perdana Kusuma, kondisi jalan MT Haryono menuju Cawang dan sekitarnya menjadi lebih macet. "Meski perpindahan ini hanya sementara namun sangat tidak efisien, justru menurunkan kualitas kota Jakarta," pungkas Bernardus.

Sebelumnya baca Siapkah Jakarta Jadi Kota Dunia (Bagian I)Selanjutnya: Siapkah Jakarta Jadi Kota Dunia (Bagian III)