"Perumahan itu bisnis yang cepat dilakukan dengan investasi jangka panjang, lalu apabila salah pengelolaan akibat akuisisi, siapa yang mau tanggung jawab," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal Natsir Mansyur di Jakarta, Rabu (24/4/2014).
Natsir mengatakan, sekitar 70 persen pengusaha di wilayah luar Jakarta melakukan bisnis perumahan dan konstruksi. Karena itu, lanjut dia, keberadaan bank khusus yang menangani perumahan sangat penting untuk mendukung usaha yang dilakukan pengusaha di daerah.
"Kami hanya memberikan masukan karena kedua bank itu (BTN dan Bank Mandiri) merupakan milik pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, kalangan pengusaha menginginkan bank yang bersegmentasi di perumahan dan industri bukan bank "supermarket" yang melayani berbagai hal sehingga bisa menimbulkan kekisruhan.
Wakil Ketua Komite Tetap Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Kadin Indonesia Irwi Indiastuti Tjahyani menilai prospek bisnis perumahan sangat besar sehingga aspek bisnis dari perbankan akan sangat menguntungkan.
Menurut dia, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, bank asing akan mengekspansi pasar perumahan dalam negeri Indonesia.
"Saya menilai sayang sekali apabila pasar perumahan ini dimanfaatkan oleh bank asing sehingga lebih baik diambil oleh bank lokal karena keuntungan akan kembali ke pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan akuisisi BTN bertujuan memperluas pangsa pasarnya agar lebih bisa menyalurkan kredit perumahan sekaligus mengurangi backlog. Saat ini, Kementerian BUMN sedang menjalankan prosedur rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri dan menjamin bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak akan mengalami kenaikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.