Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengembang: Kalau Mau Caplok Aset, Jangan BTN!

Kompas.com - 21/04/2014, 11:21 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengembang perumahan yang selama ini mendapat pelayanan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mengecam rencana pemerintah yang akan mengakuisisi bank tersebut melalui PT Bank Mandiri Tbk. Pasalnya, selama ini kinerja BTN baik-baik saja dan terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Bank dengan bisnis inti perumahan ini bahkan berhasil meningkatkan laba bersih tahun 2013 lalu sebesar 14,53 persen pada kuartal keempat. Laba tercatat naik hingga Rp 1,56 triliun dibandingkan dengan perolehan laba tahun 2012 sebesar Rp 1,36 trilliun. Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 19,24 persen menjadi Rp 96,21 triliun dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 80,68 trilliun

Sementara non-performing loan (NPL) Net turun 3,04 persen ketimbang 2012 yang berada pada kisaran 3,12 persen.

"Dengan kinerja bagus tersebut, apa signifikannya diakuisisi Mandiri? Seharusnya, pemerintah justru memperkuat BTN dengan melakukan suntikan dana sebagai modal tambahan atau mendukung penambahan portofolio lain," ujar Ketua DPD Apersi DKI Jakarta, Ari Tri Priyono, kepada Kompas.com, Senin (21/4/2014).

Menurutnya, BTN sangat paham dan tahu seluk-beluk masalah perumahan. Kompetensinya tidak diragukan lagi. BTN pula yang selama ini menghasilkan terobosan-terobosan baru di sektor perumahan saat pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat menemui jalan buntu memecahkan persoalan perumahan yang sangat rumit.

"BTN itu punya kompetensi, sementara Mandiri tidak. Produk KPR Mandiri tidak laku, bagaimana bisa kemudian BTN dengan core perumahan dicaplok induknya yang justru gagap mengatasi persoalan perumahan? Masalah perumahan itu sangat rumit dan belum tertangani dengan baik," cetus Ari yang juga CEO Riscon Realty, pengembang spesialis perumahan subsidi dan menengah.

Dia melanjutkan, motivasi pemerintah "mencaplok" BTN adalah hanya berdasarkan bisnis karena bank ini merupakan "barang bagus". Ari tidak melihat ada niat pemerintah untuk menyelesaikan masalah sektor perumahan. Saat ini saja, masih terdapat back log 16 juta unit rumah.

"Apa dengan mengakuisisi BTN permasalahan perumahan lantas menjadi beres? Malah justru akan menimbulkan kekhawatiran. Yang jadi korban adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang beli KPR seharga Rp 100 jutaan. Lha, selama ini Mandiri mana mau melayani kelas beginian?" ujar Ari.

Jadi, kalaupun pemerintah mau memperkuat Bank Mandiri, seharusnya ambil alih bank dengan core business sama seperti BNI atau BRI. Jangan ambil alih BTN yang performanya bagus dan sangat menguasai masalah perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima laporan resmi terkait rencana akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN, Kamis (17/4/2014). Pemerintah berniat menyatukan kedua bank pelat merah ini supaya Indonesia memiliki bank yang lebih besar dibandingkan perbankan negara ASEAN lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau