Khusus Rumah Murah, Cicilan 0 Persen Masih Memungkinkan!

Irman mengatakan, kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah bersubsidi masih besar. Ia meyakinkan, gimmick cicilan 0 persen pun tampaknya masih akan tersedia.

"Kita sangat mendukung program FLPP, karena tentu kita ingin sekali market share BTN itu kita pertahankan. Jadi, kami tetap ikut," ujar Irman seusai tanda tangan Penandatanganan Kerja Sama Operasional (PKO) di Jakarta, Senin (30/12/2013).

Irman mengatakan, gimmick masih mungkin dilakukan. Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menerima jawaban dari Bank Indonesia (BI) terkait ketentuan uang muka program KPR bersubsidi.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) Kemenpera Budi Hartono.

"Untuk ketentuan uang muka terhadap program KPR bersubsidi, BI tidak mengatur. Jadi, diserahkan kepada bank," kata Budi.

Dia mengatakan, masing-masing bank penyalur FLPP bisa menentukan uang muka yang dikenakan kepada debiturnya. Di sinilah, lanjut dia, bank bisa berkompetisi menggodok besaran yang tepat, dan konsumen bisa memilih ketentuan terbaik menurut mereka.

Sementara itu, masih menurut Irman, BTN tetap akan mengalami imbas kebijakan aturan perbankan yang dikeluarkan BI. Namun, hingga Desember ini dampak imbas tersebut tidak terlalu terasa bagi BTN.

"Kebijakan kan keluar, dampaknya berikutnya. Cuma, Desember ini kita masih bagus," kata Irman.

Seperti diberitakan, penyaluran rumah bersubsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tetap dilakukan meskipun meleset dari target penyalurannya hingga akhir 2013 ini. FLPP akan disalurkan tahun depan.

Demikian hal itu mengemuka pada penandatanganan PKO antara Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) Budi Hartono dengan sejumlah direksi bank pelaksana FLPP, Senin (30/12/2013), di Jakarta. Namun, tidak semua bank peserta tahun ini kembali ikut menyalurkan FLPP pada 2014 nanti.

Peserta penandatanganan PKO hari ini adalah Bank BTN, BTN Syariah, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BRI, BRI Syariah, BNI, BPD Sumatera Utara Syariah, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumatera Utara, BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sumsel Babel, dan BPD Jawa Tengah.

Adapun 8 bank yang pada 2013 ikut serta dalam penyaluran FLPP, tetapi tidak diikutsertakan tahun depan itu meliputi BPD Sulawesi Tenggara, BPD Kalimantan Selatan, BPD Provinsi DIY, BPD Provinsi DIY Syariah, BPD NTB, BPD Jawa Tengah Syariah, BPD Nagari, dan BPD Jawa Timur Syariah.