Target Rumah Subsidi Belum Tercapai!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun hingga menjelang akhir tahun targetnya belum tercapai.

Kemenpera menargetkan penyaluran KPR FLPP tahun ini mencapai 121.000 unit rumah. Hanya tinggal menghitung hari hingga sampai pada pergantian tahun, mampukah sisa target terpenuhi dari 115.000 unit yang telah tersalurkan?

 

Deputi Kemenpera Bidang Pembiayaan Perumahan Sri Hartoyo pada Rabu (11/12/2013) di Jakarta mengungkapkan bahwa per 10 November 2013, penyaluran FLPP sudah mencapai 87.761 unit atau senilai Rp4,546 triliun.

Sri mengatakan, pihaknya berharap penyaluran FLPP hingga akhir tahun ini bisa mencapai 100.000 unit. Menurut Sri, biasanya jelang Desember ada penyaluran lebih kencang, bahkan bisa mencapai 20.000. Sayangnya, tahun ini pasokan rumah sulit.

 

Kabar terakhir yang disampaikan Sri di Anyer (13/11/2013), sampai 10 Desember 2013 FLPP sudah terserap 87.765 unit atau 72,5 persen dari target sebesar 121.000 unit. Sri masih optimis, penyaluran kredit FLPP bisa mencapai lebih dari 115.000 unit di akhir tahun.

 

 

Agustus lalu, ketika jumlah capaian KPR FLPP baru 40 persen, Sri mengungkapkan rendahnya penyaluran KPR FLPP merupakan bagian dari siklus properti yang kerap terjadi dalam bisnis perumahan, khususnya rumah bersubsidi. Sri memperkirakan, jumlah peningkatan FLPP akan terjadi pasca lebaran serta akhir 2013.

 

"Kebanyakan masyarakat berpenghasilan rendah pada pertengahan tahun yakni bulan Juni dan Juli memanfaatkan dana yang mereka miliki untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak mereka serta persiapan menjelang lebaran," katanya. 

 

Sri juga menggarisbawahi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu sebagai alasan MBR menunda realisasi KPR. Sebenarnya, selain BBM, sektor properti dan sektor ekonomi nasional memiliki beberapa milestone yang bisa mempengaruhi baik pasokan maupun daya beli masyarakat.

Selain kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun membawa andil tersendiri, khususnya bagi pengembang yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pasokan rumah. Bahkan, pengembang lebih merasakan akibat dari kenaikan harga BBM serta merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

 

Presiden Direktur PT Duta Pratama Propertindo, Nanan Diana, salah pengembang rumah  bersubsidi, mengatakan bahwa imbas kenaikan BBM dan penguatan dollar AS sangat signifikan dari segi harga material atau bahan bangunan. Namun, karena KPR FLPP merupakan kebutuhan rumah yang mendasar bagi MBR, dari sisi pasar hal itu tidak terlalu berpengaruh.

 

"Efeknya bukan pada pasar, tapi ke pengembangnya, itu yang sangat besar. Paling tidak, sudah mengurangi marjin keuntungan, terasa sekali. Kemudian muncul masalah paling sulit, yaitu belanja tanah untuk lokasi strategis rumah bersubsidi. Akhirnya, kami harus lari ke daerah pinggir. Untungnya, kalau di kawasan industri, seperti proyek kami di Karawang, pasar rumah bersubsidi sangat tinggi per harinya," ujar Nanan di sela workshop pajak untuk anggota DPP Apersi di Jakarta, Rabu (28/8/2013). 

 

Selain karena masalah-masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, ada lagi alasan KPR FLPP belum tersalurkan dengan lancar. Informasi mengenai fasilitas ini belum diterima dengan baik oleh semua MBR. 

 

Menurut Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera, DT Saraswati dalam keterangan pers Kemenpera di Jakarta, Minggu (28/4/2013), informasi mengenai KPR FLPP belum dimaksimalkan. Saraswati meminta para pengembang memanfaatkan fasilitas kredit konstruksi dari bank pelaksana. Program FLPP ini menurutnya sangat penting untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

KPR FLPP sebenarnya menarik. Program ini menawarkan suku bunga tetap sebesar 7,25 persen dan tenor selama maksimal 20 tahun. Tidak sedikit pakar dan pelaku properti di Indonesia mengakui, sebagian besar penduduk negara ini, termasuk MBR mampu mencicil, meski tidak mampu membayar uang muka.

 

 

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, ternyata masih ada masyarakat yang belum mengenal program ini. Ditemui di BTN Property Expo Selasa (5/2/2013), seorang pengunjung bernama Guntur misalnya, mengaku, hanya tahu sedikit soal KPR FLPP. Padahal, baik ia dan istrinya sepakat mencari rumah yang bersinergi dengan program KPR FLPP dengan harga rumah di kisaran Rp 100 juta - Rp 150 juta.

 

Sebagai catatan, Kemenpera lewat Deputi Bidang Pembiayaan Sri Hartoyo menjelaskan harga maksimal rumah yang disubsidi pemerintah kini berubah. Untuk wilayah Jabodetabek naik menjadi Rp 115 juta dari semula Rp 95 juta. Sementara, di wilayah lain harga maksimalnya menjadi Rp 105 juta dari sebelumnya Rp 88 juta. Khusus di Papua menjadi Rp 165 juta dari semula Rp 145 juta.