Rusun Marunda, Contoh Rusun yang Sia-sia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dia mempertanyakan manajemen pengelolaan rumah susun Marunda yang membiarkan masih banyak kosong, padahal masyarakat di DKI masih banyak yang membutuhkan tempat tinggal. Pembangunan rumah susun di Jakarta harus tepat sasaran.

"Kita heran, kok masih banyak yang kosong. Harusnya bisa diisi penuh karena kebutuhan rumah bagi masyarakat Jakarta itu tinggi," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Jakarta, Jumat (26/8/2011).

"Kalau dibiarkan kosong lama-lama rusak, padahal perawatannya juga butuh biaya," katanya.

Marzuky mengemukakan, penetapan tarif sewa rusun harus disesuaikan dengan kemampuan warga. Jika terlalu tinggi, masyarakat keberatan dan akhirnya kosong.

Rusun Marunda, kata Marzuki, semula diperuntukkan bagi korban penggusuran. Namun, rumah susun di sana justru sampai sekarang masih banyak yang kosong setelah dibangun beberapa tahun lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, pembangunan rumah susun oleh Kementerian Perumahan Rakyat banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu ditinjau dari berbagai aspek. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan perumahan tidak kunjung juga bisa dipenuhi, sementara berbagai proyek pembangunan rumah susun yang telah dilakukan pun tidak bisa didayagunakan maupun dimanfaatkan secara maksimal.

"Pembangunan rumah susun banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak warga masyarakat yang membutuhkan perumahan sampai saat ini belum bisa dipenuhi kebutuhannya, sementara banyak proyek rumah susun yang sampai saat ini belum dimanfaatkan sama sekali dan kosong," ujar Mulyadi.

Dia mencontohkan rumah susun di Marunda yang dibangun bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 11 tower yang sampai saat ini tidak juga dihuni dan kosong semuanya.

"Ini kan sayang sekali, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih ada rumah susun yang tidak dihuni," katanya.

Selain itu, menurut dia, rumah susun yang telah terbangun pun rata-rata tidak terpelihara dengan baik. Pemerintah pusat maupun daerah hanya membangun saja tanpa memikirkan pemeliharaan maupun perawatan yang tetap membutuhkan biaya.

"Kemenpera hanya membangun saja kemudian menyerahkan rumah susun kepada pemda, sementara pemda tidak memiliki dana operasioanal pemeliharaan yang memadai. Makanya, jangan heran banyak rumah susun usia 5 tahun sudah banyak yang rusak dan tidak terpelihara. Biaya pemeliharaan itu tinggi, apalagi perawatannya seperti perawatan struktur kerusakan," katanya.