Siapa yang Bisa Mengajukan Blokir Sertifikat Tanah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Blokir sertifikat merupakan salah satu layanan pertanahan untuk membereskan konflik atau sengketa pertanahan.

Informasi mengenai blokir sertifikat tanah tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

"Peraturan blokir (sertifikat tanah) ada di aturan tersebut," ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis kepada Kompas.com, Kamis (24/7/2025).

Tak bisa dilakukan sembarangan, blokir sertifikat tanah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mulai dari perorangan, badan hukum, maupun penegak hukum

Baca juga: Cara Ajukan Blokir Sertifikat Tanah, Simak Prosedur dan Syaratnya

Pihak yang Bisa Ajukan Blokir Sertifikat Tanah

Dalam pasal 4 beleid tersebut tertulis, permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.

Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan, perorangan atau badan hukum wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran, terdiri dari:

• Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum;
• Para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
• Ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
• Pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa; atau Bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.

Sementara untuk penegak hukum, seperti di dalam Pasal 7, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana. 

Selain itu, Pasal 19 menyebutkan bahwa pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas perintah Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Kantor Wilayah; atau pertimbangan dalam keadaan mendesak.

Menurut Pasal 20, pencatatan blokir sebagaimana dimaksud dilakukan untuk:

• Penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional; 
• Penertiban tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.