Pengadaan Tanah 70 Persen, KA Makassar-Parepare Beroperasi April 2021

Kompas.com, 20 Oktober 2020, 10:30 WIB

Suhaiela Bahfein,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Lihat Foto

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra meninjau pengadaan tanah jalur kereta api Makassar-Parepare.(Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan, progres pengadaan tanah untuk jalur kereta api Makassar-Parepare mencapai 70 persen.

Sejauh, ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh Pemeirntah dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Kendati demikan, sebagian masyarakat meminta ganti rugi atas proses tersebut.

"Kami akan lakukan negosiasi secara rapi dan keputusan yang adil seperti apa," tutur Surya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Surya mengungkapkan, daerah di sekitar rel kereta api Makassar-Parepare ini juga bisa dijadikan untuk proses Reforma Agraria dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses tersebut, masyarakat dilibatkan untuk berdiskusi agar mereka dapat menjadi pengawal sosial sekaligus membantu menjaga wilayah di sekitar supaya bermanfaat.

Sementara itu, Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi mengungkapkan, kereta api Makassar-Parepare ditargetkan dapat beroperasional pada April 2021.

"Seperti yang kita lihat, untuk Kabupaten Barru sudah rampung semua. Jadi, kita melanjutkan pembangunan rel yang akan lanjut menghubungkan ke Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros," ungkap Jumardi.

Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare merupakan pembangunan untuk kepentingan umum yang juga masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini membutuhkan proses pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

Sehingga, segala kendala dalam permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara tegas dan cepat.

Dengan demikian, pembangunan untuk kepentingan umum dapat dirasakan oleh masyarakat secepatnya.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.