Genjot Pendapatan Non-trafik, ATI-BPJT Bahas Komersialisasi ROW Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menargetkan penyelesaian investasi, konstruksi dan operasi sepanjang 2.500 kilometer tahun 2025 dan migrasi dari transaksi tunai menjadi transaksi non-tunai pada 2023.

Untuk merealisasikan pembangunan tol hingga tuntas tersebut dibutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Hingga 2024 saja, memerlukan investasi total sebesar Rp 375 triliun dan pengadaan dana talangan tanah sekurang-kurangnya Rp 100 triliun.

Sementara, pendapatan non-tol atau non-traffic masih berkisar antara 5 persen sampai 9 persen.

Baca juga: Soal Kontroversi Kenaikan Tarif Tol, Luhut Bilang Emang Gue Pikirin

Untuk itu, diperlukan peningkatan hingga 15 persen melalui berbagai insentif dari Peraturan Menteri PUPR.

"Salah satunya adalah menyepakati kembali definisi pemanfaatan komersial atas ROW Jalan Tol pada perjanjian konsesi," ujar Danang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara BPJT dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (11/9/2020).

Rakor BPJT dan ATI ini digelar selama dua hari, sejak 10 September 2020 dan berakhir hari ini, Jumat, 11 September 2020.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun berikutnya di samping penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang periode tahun 2015 sampai dengan April 2019, Pemerintah Bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.298 kilometer.

Dari total jalan tol yang sudah beroperasi sejak tahun 1978 hingga Juli 2020 yaitu telah terbangun sepanjang 2.302 kilometer.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp 27 Triliun untuk Pembebasan Tanah Tol

“Saya berharap Rakor BPJT dengan ATI ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat sebagai landasan kerja bagi pelaksanaan program kerja ATI ke depannya," kata Basuki.

Ketua Umum ATI Subakti Syukur menambahkan, rakor ini akan diselenggarakan secara rutin guna membahas isu-isu strategis untuk mencari usulan-usulan terbaik yang nantinya akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Untuk menghadapi isu dan tantangan saat ini, ATI telah membuat program jangka pendek dan jangka panjang," ucap Subakti.