Hutama Karya Tunggu Skema Kerja Sama Soal Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo mengaku, masih menunggu skema kerja sama yang akan ditempuh pemerintah dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

"Ibu kota baru ini seru ya, tapi undang-undang sedang digarap, kami enggak tahu skemanya nanti bagaimana," kata Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (5/9/2019).

Menurut dia, pemerintah tentu membutuhkan anggaran besar bila pemindahan tersebut jadi direalisasikan.

Baca juga: Pemerintah Tak Bisa Kendalikan Harga Lahan di Kawasan Ibu Kota Baru

Dari perhitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk mengembangkan ibu kota baru di atas lahan seluas 180.000 hektar mencapai Rp 466 triliun. 

Salah satu langkah pemerintah dalam mendapatkan dana segar yakni dengan cara menjual atau menyewakan ruang perkantoran kosong yang ada di Jakarta kepada swasta atau BUMN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, agar pembangunan ibu kota baru tidak berasal dari utang. 

"Kalau pindah, di sini pasti banyak kantor-kantor, lahan departemen yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Nanti UU-nya dibebaskan atau dikonsesi sekian puluh tahun. Jadi masih perlu waktu juga untuk undang-undangnya," tuntas Bambang.