506.000 Rumah Tidak Layak Huni Selesai Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. 

Menurut Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana, sejak program itu dilaksanakan secara intensif dari tahun 2015 sampai 2018, sebanyak 506.000 rumah tidak layak huni yang selesai diperbaiki.

Rumah-rumah ini terdiri dari 83.000 rumah dibangun tahun 2015, 98.000 rumah pada 2016, 120.000 rumah pada 2017, dan 205.000 rumah pada 2018.

“Trennya naik terus, semakin ke sini BSPS semakin dapat perhatian yang lebih tinggi karena masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Dadang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Ini Harga Terbaru Rumah Tipe 45 di Sejumlah Kota

Ongkos konstruksi setiap unit rumah tidak layak huni senilai Rp 15 juta, selama kurun 2015-2018. Artinya, Kementerian PUPR telah mengucurkan dana sebesar Rp 7,59 triliun dalam periode tersebut.

Kemudian, biaya konstruksi itu meningkat menjadi Rp 17,5 juta per unit rumah tidak layak huni pada 2019. Selisih Rp 2,5 juta digunakan untuk upah pekerja yang membantu pembangunan rumah tersebut.

“Selain material bangunan Rp 15 juta, biayanya dinaikkan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja karena ini merupakan proyek padat karya,” imbuh Dadang.

Dadang menargetkan 245.000 unit rumah tidak layak huni dibangun tahun ini. Anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 4,3 triliun dari APBN 2019.

Program yang dikenal dengan istilah bedah rumah ini salah satunya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan, pihaknya telah merealisasikan BSPS untuk 11.327 rumah tidak layak huni di provinsi tersebut pada 2018.

Lokasinya tersebar di 16 kabupaten atau kota, 106 kecamatan, dan 274 desa atau nagari.

Kemudian, melalui BSPS pada 2019, Kementerian PUPR menargetkan untuk memperbaiki 7.000 rumah tidak layak huni di Sumbar yang berada di 14 kabupaten atau kota, 75 kecamatan, dan 263 desa atau nagari.

“Di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit, dan Lubuk Jantan 24 unit,” ujar Khalawi dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.