Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Terancam Krisis Air Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis air bersih saat ini tengah melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tingginya angka kebutuhan air tidak sebanding dengan jumlah pasokan yang ada.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Kementerian LHK, Selasa (26/3/2019).

"Kalau kita lihat di Indonesia tahun 2016 ternyata dari semua wilayah di Indonesia, Pulau Jawa dan Sumbawa sudah defisit air bersih," kata Bambang.

Berdasarkan kajian studi latar belakang RPJMN Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas 2018, ketersediaan air di Pulau Jawa hanya mencapai 100 juta meter kubik. Sementara kebutuhannya mencapai 120 juta meter kubik.

Baca juga: 15 Danau Terancam Rusak, Sejumlah Kementerian Teken Nota Penyelamatan

Pada 2020 diperkirakan sebagian besar wilayah Pulau Jawa berada pada zona kuning atau tertekan.

Seiring dengan peningkatan kemajuan ekonomi Indonesia yang diprediksi akan tumbuh pesat pada 2045, wilayah Pulau Jawa justru berada di zona merah atau kritis.

"Artinya ketika kita menghadapi kemajuan ekonomi semakin tinggi yang berarti kebutuhan air semakin tinggi, di satu sisi pasokannya supply airnya tidak mendukung," imbuh Bambang.

Untuk mengatasi persoalan ini, ada beberapa langkah yang perlu mendapatkan dukungan optimal. Salah satunya revitalisasi danau sebagai sumber air bersih.

Keberadaan danau dapat menopang kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitarnya. Sebab, selain sebagai obyek pariwisata, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, pengembangan budi daya perikanan, penyeimbang ekosistem dan pengendali banjir.

Sayangnya, tidak sedikit danau yang kini dalam kondisi kritis akibat volume air yang menyusut hingga kualitas air yang kurang baik.

Kondisi itu diakibatkan adanya sedimentasi, kekeringan panjang, kerusakan daerah tangkapan air, pencemaran sampah dan limbah domestik maupun industri, hingga erosi ekosistem.

"Ini yang harus diperbaiki," kata dia.

Bambang pun berharap agar rancangan peraturan presiden mengenai penyelamatan danau segera dirampungkan.

Dengan demikian, kementerian/lembaga dapat berkoordinasi dengan baik untuk menyelamatkan danau yang rusak.