332 Fasilitas Publik Terdampak Gempa Lombok Tuntas Dibangun Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim telah membangun 517 fasilitas publik yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 1.317 bangunan publik yang dilaporkan rusak, tetapi setelah diverifikasi jumlahnya menjadi 1.230 bangunan. Jenisnya bermacam-macam, antara lain bangunan pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, dan pasar.

Dari 517 fasilitas publik yang ditangani Kementerian PUPR, sebanyak 332 bangunan sudah selesai dibangun dan 185 bangunan saat ini sedang dibangun.

Baca juga: Pasokan Pekerja dan Material, Tantangan Bangun Risha di Lombok

“Untuk fasilitas publik, total yang dilaporkan 1.317 bangunan, kemudian diverifikasi ada 1.230 bangunan yang harus diperbaiki. Yang ditangani oleh PUPR sebanyak 517, jadi 185 sedang dibangun dan 332 sudah selesai dibangun,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tentang penanganan bencana di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Selain Kementerian PUPR, pembangunan fasilitas publik juga dikerjakan lembaga atau organisasi lainnya melalui program corporate social responsibility (CSR), swadaya masyarakat, kegiatan sosial media massa, dan lain-lain.

Basuki menuturkan, konsep penanganan bencana yang diterapkan di wilayah NTB yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal itu mencakup perbaikan dan pembangunan kembali properti-properti rusak. 

Kementerian PUPR juga memberikan kompensasi sebesar Rp 50 juta kepada warga yang menjadi korban bencana, agar dapat membangun kembali rumahnya yang rusak.

“Kami beri kompensasi juga sekitar Rp 50 juta kepada penduduk untuk membangun dengan upaya sendiri mereka bekerja mendapatkan rumahnya sendiri lebih cepat,” imbuhnya.

Cara seperti ini juga pernah diaplilkasikan kepada para korban bencana letusan Gunung Merapi di wilayah Yogyakarat dan sekitarnya.