JAKARTA, KOMPAS.com – Keberlanjutan transportasi umum perkotaan harus ditopang oleh empat pilar yang membuatnya bisa bertahan, yaitu otoritas, integrasi, finansial, dan swasta.
Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia Harun al-rasyid Lubis mengungkapkan hal itu terkait pendapatnya mengenai penanganan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Menurut dia, dalam pilar pertama, perlu dilakukan pembentukan otoritas untuk mengoordinasi transportasi perkotaan.
Baca juga: 5 Kunci agar Pelaksanaan TOD Sukses
“Otoritas itu berwenang penuh untuk melakukan koordinasi perencanaan kebijakan investasi ke berbagai tingkat pemerintahan, termasuk kebijakan tarif, subsidi, dan dana yang diperlukan,” kata Harun melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (12/1/2019).
Selanjutnya, pilar kedua yakni integrasi angkutan umum, tata guna lahan, dan kualitas udara. Koordinasi yang baik antara investasi dan operasi angkutan umum, kebiakan, dan peraturan mengenai tata guna lahan berupa rencana induk (master palan), serta kebijakan mengenai kualitas udara dan keberagaman energi.
Berikutnya, pilar ketiga adalah mekanisme finansial jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam hal ini, mekanisme yang tepat akan menjamin ketersediaan dana untuk investasi dan subsidi sehingga menghasilkan pendanaan jangka panjang dan berkelanjutan.
“Pilar keempat yaitu partisipasi sektor swasta yang diperlukan dalam operasi dan investasi untuk mengurangi beban pemerintah yang menghasilkan persaingan kreativitas swasta,” ujar Harun.
Dia menambahkan, tentunya langkah ini harus diawasi melalui peraturan yang memadai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.