JAKARTA, KOMPAS.com - Porsi perusahaan BUMN dalam menggarap proyek jalan tol dinilai terlalu banyak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disebut kurang bergairah, bila setiap waktu harus meresmikan tol yang digarap perusahaan pelat merah itu.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pemerintah selama ini terus mendorong agar sektor swasta memiliki andil yang lebih besar di bisnis jalan tol.
Hal ini untuk menimbulkan persaingan yang lebih sehat dalam bisnis jasa jalan bebas hambatan.
Baca juga: Berita Populer: Pembukaan 4 Tol Baru dan Operasional Tol Bocimi
"Presiden mau resmikan tol, ini siapa ini, BUMN, kurang bergairah sebetulnya," kata Basuki saat mengukuhkan pengurus Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (5/12/2018).
Namun begitu, Basuki tak menampik bila menjalankan bisnis jalan tol memerlukan perencanaan matang. Sebab, dari informasi yang ia terima dari Ketua Umum ATI Desi Arryani, umumnya pengelola jalan tol akan rugi 10 tahun pertama sejak beroperasi.
Hal itu terjadi karena adanya kewajiban pengembalian bunga yang harus dilakukan pengelola kepada bank yang meminjamkan dana pembangunan.
"Karena itu, private sector ini harus tangguh," sebut Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.