Percepatan PTSL Membutuhkan Teknologi Pengukuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai 2017 lalu, sejatinya pemerintah telah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tanpa adanya program percepatan, dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk meneribitkan sertifikat hak atas tanah.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang menghambat. Untuk itu, Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Agraria (KAPII Agraria) melaksanakan Focus Group Discussion tentang Strategi Percepatan PTSL.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), di Yogyakarta, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Sofyan Akui, Karena PTSL Pelayanan Rutin Terabaikan

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adi Darmawan menjelaskan dalam rangka mempercepat PTSL, teknologi pengukuran sangat dibutuhkan.

Saat ini teknologi yang digunakan adalah Global Navigation Satellite System Real Time Kinematic (GNSS RTK).

Sebanyak 640 set atau 1.280 unit alat sudah diserahkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

"Penyediaan alat ukur ini meningkatkan kapasitas petugas ukur di lapangan," ujar Adi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).

Selain teknologi, juga dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi.

KOMPAS.com/ HADI MAULANA Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Batam sampai saat ini terus menggesa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). Bahkan, hingga saat ini kantah Batam telah mencapai lebih dari 50 persen target pelaksanaan atau sebanyak 16.594 sertifikat telah diterbitkan.

"Saat ini tersedia berbagai macam aplikasi gawai pintar untuk pengumpulan data spasial, dengan berbagai kelebihan masing-masing, salah satu aplikasi tersebut adalah SMART PTSL," imbuh dia.

Terkait adanya aplikasi SMART PTSL, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Sri Pranoto menyambut baik pengembangan inovasi pertanahan melalui aplikasi.

"Itu artinya jika ada inovasi seperti Smart PTSL nanti akan kita diskusikan bagaimana sih sinkronisasi datanya, kemudian standar datanya harus seperti apa sehingga dapat disambungkan ke Geo KKP," tutur Sri.

Sementara Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Husaini, mengatakan, pelaksanaan PTSL 2019 diupayakan tidak lagi dilakukan secara sporadis, namun cukup dengan beberapa desa atau kelurahan untuk memenuhi kriteria lengkap.

Sehingga, lanjut Husaini, area kerja PTSL yang kita laksanakan tidak menyebar, namun dengan melibatkan peran masyarakat, aparat desa, babinsa untuk mengumpulkan data.