Setiap Ada Kasus Korupsi, Basuki Ditelepon Jokowi dan Istri...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku, selalu gemetar ketika mendengar kabar penangkapan kasus suap atau korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun instansi penegak hukum lain.

Terlebih, bila kasus tersebut ada kaitannya dengan instansi yang dipimpinnya atau instansi di daerah yang memiliki nama serupa seperti Dinas PUPR.

"Kalau saya dengar itu juga mak sir-siran. Tapi itu harus dibedakan," kata Basuki di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Tanggapan Basuki soal Kasus Suap Meikarta yang Menyeret Kadis PUPR

Basuki berkisah, dia kerap dihubungi langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mendengar kabar ada penangkapan di daerah tertentu yang terkait dengan ranah Kementerian PUPR.

Seperti pada saat kasus dugaan suap yang dilakukan secara bersama-sama di Provinsi Jambi, yang menyeret nama Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola, beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, Zumi diduga melakukan suap dengan Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi Apif Firmansah, Erwan Malik, lalu Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Saipudin.

"Presiden pasti langsung telepon saya, siapa itu. Karena dia juga monitor. Saya sendiri, istri saya juga langsung telepon, siapa itu," ungkap Basuki.

Baca juga: Petinggi Lippo Ditangkap KPK, Ini Fakta Seputar Meikarta

Namun, Basuki menyatakan, keberadaan Dinas PUPR di daerah memiliki hierarki berbeda dengan Kementerian PUPR.

Dinas PUPR merupakan bagian dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati/walikota.

Sementara Kementerian PUPR bertanggung jawab kepada presiden. Kalau pun ada hubungan, hanya bersifat sentimental.

Dalam arti ada koordinasi untuk menyinkronisasi antara program kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Baru-baru ini, KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Kabuapten Bekasi Jamaluddin, terkait dugaan suap perizinan proyek Meikarta yang digarap Lippo Group.

Dalam kasus ini, KPK juga turut menetapkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tersangka lain, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.