Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya 6 Bulan, Rekonstruksi Rumah Rusak di Lombok

Kompas.com - 23/08/2018, 23:30 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menargetkan pembangunan kembali rumah-rumah rusak akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), selesai dalam enam bulan.

Untuk itu, berbagai cara dan bantuan diupayakan agar rekonstruksi rumah bisa berjalan dengan lancar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, keputusan tersebut diambil dari hasil kunjungan bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Selasa (21/8/2018).

Baca juga: Rekompak, Cara Pemerintah Bangun Rumah Terdampak Gempa Lombok

“Mengenai rumah itu enam bulan ini harus selesai. Dibangun oleh masyarakatnya sendiri dengan dana Rp 50 juta per rumah,” ujar Basuki, di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Dana rekonstruksi rumah berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nantinya, masyarakat membangun sendiri rumah mereka masing-masing. Hal itu sesuai dengan slogan yang disosialisasikan, yaitu “Lombok Bangun Kembali”.

Pemerintah tidak membuat hunian sementara (huntara), melainkan membangun tenda-tenda penampungan. Masyarakat akan dibantu merekonstruksi rumah masing-masing.

Pembangunan rumah itu akan dimulai pada September mendatang dan saat ini masih ada waktu hampir dua minggu untuk melakukan persiapan.

Sejumlah mahasiswa juga akan membantu proses rekonstruksi. Mereka akan dilatih terlebih dahulu agar mempunyai bekal yang cukup untuk mendampingi warga setempat dalam membangun kembali rumahnya.

“Hari Senin mahasiswa teknik dari Universitas Mataram dan Universitas Gadjah Mada dikumpulkan untuk dididik sebagai pendamping. Sekarang ini ada 150 orang pendamping yang sudah dilatih,” ungkap Basuki.

Rumah yang akan dibangun mengadopsi konsep Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Ada 20 komponen rumah Risha yang sudah didatangkan ke lokasi gempa lengkap dengan panduan membangun.

Selain itu, lanjut Basuki, Kementerian PUPR juga melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kadin diminta membantu menyiapkan material bangunan agar proses rekonstruksi bisa lebih cepat," tuntas Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com