Gempa Lombok, Kerugian Sektor Perumahan Tembus Rp 6,02 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya pada 5 Agustus lalu terhitung besar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, tak kurang dari 71.962 unit rumah rusak dengan klasifikasi 32.016 unit rusak berat, 3.173 unit rusak sedang, dan 36.773 rusak ringan.

Selain itu, kerusakan fisik lainnya seperti 671 unit fasilitas pendidikan rusak, terdiri atas 124 PAUD, 341 SD, 95 SMP, 55 SMA, 50 SMK, dan 6 SLB.

Baca juga: Kementerian PUPR Pasok Air Bersih untuk Korban Gempa Lombok

"Juga terdapat kerusakan 52 unit fasilitas kesehatan (1 RS, 11 puskesmas, 35 pustu, 4 polindes, 1 gedung farmasi), 128 unit fasilitas peribadatan (115 masjid, 10 pura, 3 pelinggih), 20 unit perkantoran, 6 unit jembatan, dan jalan-jalan rusak dan ambles akibat gempa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis, Rabu (15/8/2018).

Berdasarkan hasil penghitungan sementara tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB per 13 Agustus 2018, kerugian akibat gempa di NTB mencapai Rp 7,45 triliun.

Kerugian tertinggi terjadi untuk sektor pemukiman mencapai Rp 6,02 triliun, disusul sektor sosial Rp 779,82 miliar, sektor ekonomi produktif Rp 570,55 miliar, lintas sektor Rp 72,7 miliar dan sektor infrastruktur Rp 9,1 miliar.

"Sektor pemukiman adalah penyumbang terbesar dari kerusakan dan kerugian akibat bencana yaitu mencapai 81 persen," kata Sutopo.

Ia menambahkan, angka kerugian ini masih bisa terus bertambah seiring dengan bertambahnya data kerusakan yang masuk ke posko.

Selain itu, BNPB juga akan menghitung berapa besar kebutuhan yang diperlukan untuk pemulihan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Sutopo mengatakan, pembangunan kembali akan dilakukan di lima sektor yaitu sektor pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor.

Untuk pendanaan, tentu tidak akan menggunakan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sepenuhnya.

"Sebagian besar pendanaan berasal dari pemerintah pusat. Bantuan dari dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk pemulihan ini. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan selama dua tahun," tutur Sutopo.

Lebih jauh, Sutopo mengatakan, upaya pencarian korban masih terus dilakukan Tim SAR gabungan di sejumlah lokasi.

Tercatat, 460 orang meninggal dunia, yaitu di Kabupaten Lombok Utara 396 orang, Lombok Barat 39 orang, Lombok Timur 12 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Denpasar 2 orang.

"Masyarakat, Pemda NTB dan Pemda kabupaten/kota terdampak harus segera bangkit. Perlu waktu untuk memulihkan kembali. Pemerintah pusat akan selalu mendampingi dan memberikan bantuan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nanti," tuntas Sutopo