Tak Ada Penundaan Infrastruktur, Pemerintah Tetap Lakukan Efisiensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati tak diminta untuk menunda proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melakukan efisiensi.

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018, Kementerian PUPR menerima alokasi anggaran senilai Rp 106,43 triliun.

Dari total anggaran tersebut, 80 persen di antaranya digunakan untuk belanja modal sebesar Rp 84,47 triliun.

Baca juga: Ada Defisit, Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Jalan Terus

"Yang dikurangi adalah belanja barang yang bersifat non operasional, seperti studi kajian, workshop. Dan memang trennya semakin turun dari tahun ke tahun, dari 15 persen jadi 12 persen," kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto saat diskusi bertajuk 'Efisiensi Anggaran Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur' di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Adapun belanja modal tersebut digunakan seperti untuk kebutuhan material dan peralatan konstruksi utama.

Misalnya, pembelian aspal (921.586,78 ton), semen (3.907.257,54 ton), baja (1.570.804,38 ton), beton pracetak (4.736.152,14 ton), dan alat berat (8.890 unit).

Tahun depan, Widiarto menambahkan, Kementerian PUPR juga akan mengalihkan sejumlah anggaran yang seharusnya digunakan untuk belanja barang dalam rangka penghematan.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR sebelumnya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk tahun depan.

"Untuk barang-barang tadi kami shifting untuk belanja yang lebih produktif. Di samping memang ada pekerjaan baru untuk sektor pendidikan dan pembangunan pasar. Salah satu upaya kami melakukan efisiensi anggaran adalah shifting  belanja barang," terang Widiarto.