Ada Defisit, Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Jalan Terus

Kompas.com - 10/08/2018, 18:37 WIB
Gerbang Tol Pasuruan saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (22/6/2018) di Pasuruan, Jawa Timur.Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Gerbang Tol Pasuruan saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (22/6/2018) di Pasuruan, Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto memastikan tidak ada satu pun proyek infrastruktur di kementeriannya yang dihentikan sementara.

Hal ini menyusul pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya yang memperkirakan, defisit transaksi berjalan kemungkinan bisa melebar lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu 17,5 miliar dollar AS pada 2017 bisa lebih di atas 25 miliar dollar AS tahun ini.

Meski pun begitu, kini pemerintah tengah mengkaji rencana menghentikan sementara proyek infrastruktur dalam rangka menjaga defisit transaksi berjalan pada tahun ini.

"Terkait fluktuasi nilai rupiah, sampai hari ini tidak ada instruksi kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyeknya," ungkap Widiarto saat diskusi bertajuk 'Efisiensi Anggaran Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur' di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Baca juga: Pemerintah Kaji Penundaan Sejumlah Proyek Infrastruktur

Ia menyatakan, hampir sebagian besar proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR menggunakan komponen dalam negeri dalam jumlah besar.

Berdasarkan survei yang dilakukan BPKP tahun 2017, persentase penggunaan komponen dalam negeri pada proyek yang digarap Kementerian PUPR mencapai 86,6 persen.

Sementara, persentase impornya hanya 13,4 persen.

Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, NTBKementerian PUPR Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, NTB
Adapun penggunaan komponen dalam negeri tertinggi terdapat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (96,67 persen).

Disusul Ditjen Cipta Karya (94,38 persen), Ditjen Bina Marga (78,4 persen) dan sektor perumahan (76,65 persen).

"Proyek kita tanggungan lokalnya yang pasir, batu, aspal, semen, 99 persen itu dari lokal. Paling baja (dari luar negeri). Itu pun hanya untuk baja dengan profil khusus yang kita impor. Selain itu semuanya produksi dalam negeri," tutur Widiarto.

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang memerlukan struktur baja khusus seperti Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua dan Jembatan Kalikuto di ruas Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah.

Jembatan Holtekamp yang dibangun dengan anggaran Rp 943 miliar ini dibangun di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.

Jembatan HoltekampKementerian PUPR Jembatan Holtekamp
Jembatan sepanjang 732 meter ini digarap oleh konsorsium kontraktor PT PP (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero).

Sementara, Jembatan Kalikuto diketahui hampir sebagian besar juga menggunakan komponen baja impor.

Terutama cable bearing dan lead rubber bearing (LRB). Kendati demikian, untuk perakitan dilakukan di tiga tempat yaitu di Serang, Tangerang dan Pasuruan.

Halaman Berikutnya
Halaman:



Close Ads X