Tahun Depan, Sekolah, Rumah Sakit, dan Pasar Diurus Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas untuk melakukan pembangunan serta renovasi sekolah dan sarana pendidikan pada tahun 2019.

Rencana itu menjadi salah satu bahasan dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

“Dari program itu kalau yang fisik, semisal renovasi sekolah, renovasi rumah sakit di universitas, dan madrasah, akan dikerjakan oleh PUPR,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (23/7/2018) di Gedung DPR, Jakarta.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Rumah Susun Sekolah Tenun

Dia mengatakan, ada sejumlah kementerian terkait dengan rencana ini, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; serta Kementerian Agama.

Untuk itu, ujar Basuki, dia akan membuat memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan kementerian terkait.

“Iya. Ini nanti sedang diprogramkan lagi, jadi saya harus bikin MoU juga supaya tidak lepas dari Kemendikbud, Ristek Dikti, dan Kemenag,” ucapnya.

Lembaga yang akan mengelola program tersebut merupakan unit kerja khusus di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

“Saya juga harus bentuk organisasi, enggak bisa disambi, jadi harus khusus dikerjakan oleh organisasi yang memang dedicated untuk itu. Di bawah Cipta Karya, ada unit kerja yang menangani itu,” imbuhnya.

Bukan hanya melakukan pembangunan sarana fisik yang menyangkut pendidikan, Kementerian PUPR juga akan mengerjakan pembangunan pasar.  

Kementerian Perdagangan pun sudah menyerahkan masalah itu dalam sidang kabinet.

“Malah dalam sidang kabinet, Menteri Perdagangan angkat tangan. ‘Pak, pasar juga kami serahkan ke PU’,’ ujar Basuki menirukan ucapan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. 

Saat ditanya tentang pembiayaan proyek itu, Basuki menjelaskan bahwa Kementerian PUPR akan mendapat sekitar Rp 5 triliun.

“Dari PUPR sendiri tambah sekitar Rp 1 triliun. Dari Rp 34 triliun itu, PUPR dapat sekitar Rp 5 triliun,” tambahnya.

Namun, Basuki mengaku belum mengetahui jumlah total anggaran yang diajukan untuk APBN 2019 karena tergantung pembangunan fisik sesuai masing-masing kementerian terkait.

“Belum. Tergantung fisiknya yang di Kemendikbud, Kemenristek Dikti, dan Kemenag tadi,” pungkasnya.