Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DP Fleksibel Bukan untuk Rumah Subsidi

Kompas.com - 12/07/2018, 21:30 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Relaksasi loan to value (LTV) yang akan diterapkan Bank Indonesia (BI) mulai 1 Agustus 2018 dianggap sebagai salah satu obat mujarab untuk mengatasi kondisi pasar properti yang tengah lesu dalam beberapa waktu terakhir.

Kendati demikian, menurut Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, pelonggaran aturan yang memungkinkan perbankan mengatur rasio uang muka atau down payment (DP) fleksibel ini hanya akan menjadi obat mujarab untuk perumahan non-subsidi.

"Karena rumah subsidi itu aturannya sudah jelas kan, ada subsidi jelas, subsidi macem-macem," kata dia di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: 10 Persen, Pertumbuhan Pasar Properti Bakal Terdongkrak LTV

Ia berkeyakinan, kebijakan ini dapat mengatrol penjualan rumah non subsidi, terutama dengan rentang harga antara Rp 200 juta hingga Rp 500 juta hingga 10 persen.

Sebab, masyarakat sebenarnya memiliki daya beli yang cukup tinggi untuk membeli rumah. Namun, mereka cenderung menunggu untuk membelanjakan uang yang dimiliki.

"Secara psikologis iya (daya beli terpuruk). Kenapa? Karena kan katanya ada laporan di bank itu tabungan masyarakat bertambah Rp 1.400 triliun. Jadi bukan dalam arti tidak mampu beli, tapi ogah beli, meski butuh," tutur Eman.

Di samping itu, relaksasi akan membuat sejumlah pengembang lebih kreatif dalam menjual produk properti mereka.

Sebagai gambaran, imbas dari relaksasi LTV yaitu perbankan diberikan kebebasan untuk mengatur rasio kredit yang akan diberikan kepada pemohon KPR.

Dengan demikian, calon pembeli rumah bisa mendapatkan hunian impian, meski tanpa uang muka alias DP 0 rupiah.

Namun, kecilnya DP dipastikan bakal berdampak pada besarnya bunga serta cicilan KPR yang harus dibayar oleh masyarakat setiap bulannya. Lewat metode itulah, pengembang berkreasi.

"Misalnya orang nggak punya DP, ya sudah cicil Rp 4 juta per bulan. Kan kalau enggak ada DP artinya cicilannya gede," kata Eman.

"Tapi tiba-tiba dia enggak mampu untuk bayar Rp 4 juta per bulan, ya bunganya di-swap  tahun-tahun berikutnya. Jadi cicilannya Rp 3 juta per bulan, tapi setelah itu cicilannya Rp 6 juta setelah beberapa tahun," tutup Eman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Berita
[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Berita
Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banyuwangi: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banyuwangi: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Okupansi Pergudangan Modern Jabodetabek Stabil di Angka 90 Persen

Okupansi Pergudangan Modern Jabodetabek Stabil di Angka 90 Persen

Berita
Bakal Hadiri Acara WWF, AHY: Air dan Tanah Tak Bisa Dipisahkan

Bakal Hadiri Acara WWF, AHY: Air dan Tanah Tak Bisa Dipisahkan

Berita
[POPULER PROPERTI] Plus Minus Tandon Air Atas dan Bawah

[POPULER PROPERTI] Plus Minus Tandon Air Atas dan Bawah

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com