Rusun Santri Wanita akan Dibangun di Ponpes Hamka Padang

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo meinginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membangun satu lagi rumah susun (rusun) di kompleks Pesantren Modern Terpadu (PMT) Prof Hamka, Kota Padang, Sumatera Barat, bagi santri wanita tahun ini.

Hal itu dilakukan seusai Presiden Jokowi meresmikan rusun di kompleks pesantren tersebut pada Senin (21/5/2018).

Baca juga: Kunjungi Padang, Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pesantren

“Harapan saya agar PMT menjadi ladang subur bertumbuhnya santri yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, yang tangguh dan ulet, dan selalu optimistis yang akan membawa Indonesia menjadi negara baldatun thoyibatun wa rabbun ghofur,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/5/2018).

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Basuki menyatakan kesiapannya membangun satu rusun lagi di pondok pesantren dengan harapan bisa meningkatkan kenyamanan para santri untuk belajar dan lingkungan pesantren pun lebih tertata.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah membangun 14 rusun di Provinsi Sumbar pada tahun 2015-2017.

Untuk tahun ini, menurut rencana, dibangun 15 rusun di 14 kabupaten atau kota di Sumbar dengan jumlah biaya keseluruhan lebih kurang Rp 120 miliar.

“Rusun-rusun tersebut ditargetkan selesai pada November 2018. Untuk pembangunan rusun, rata-rata membutuhkan waktu delapan bulan,” jelas Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Kuswardono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com,  Senin (21/5/2018).

Sejumlah rusun yang akan dibangun itu antara lain di Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumbar, Akademi Teknik Gigi Padang, Kejaksaan Tinggi Sumbar, dan YP2TI Padang.

Selain itu, akan ada pula di ISI Padang Panjang, Akademi Komunitas Negeri Tanah Datar, Universitas Dharma Indonesia, Ponpes Tarbiyah Islamiyah, Rusun MBR Kota Sijunjung, MBR Kabupaten Pesisir Selatan, dan MBR Kota Solok.

Pembangunan rusun tersebut dilakukan Kementerian PUPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, pekerja, mahasiswa atau santri, dan aparatur sipil negara di berbagai daerah.