Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahathir Mohamad Didesak Bereskan 253 Proyek Mangkrak

Kompas.com - 17/05/2018, 16:00 WIB
Arimbi Ramadhiani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Asosiasi Pembeli Rumah Nasional atau National House Buyers Association (HBA) mendesak pemerintah federal Pakatan Harapan (PH) untuk mengatasi masalah proyek perumahan di Malaysia.

Seperti diketahui, pemimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan Mahathir Mohamad, yang berusia 92 tahun, baru saja memenangi pemilu di Malaysia. Mahathir sebelumnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri.

Sekretaris jenderal HBA Chang Kim Loong mengatakan cara terbaik untuk mengatasi masalah perumahan di Malaysia adalah menerapkan sistem build-then-sell 10:90 (BTS 10:90), yang telah diusulkan ke pemerintahan sebelumnya selama beberapa tahun.

Di bawah sistem BTS 10:90, pembeli rumah hanya membayar uang muka awal sebesar 10 persen ketika memesan sebuah rumah.

Pembeli tidak harus melakukan pembayaran lebih lanjut sampai kepemilikan properti kosong dikirimkan kepada mereka.

"Selain merusak pemandangan, proyek-proyek yang terbengkalai menyebabkan kesulitan bagi pembeli rumah yang harus melanjutkan pembayaran bulanan bank mereka untuk pinjaman perumahan," kata Chang.

BTS 10:90 adalah moda pengiriman rumah yang jauh lebih aman. Pemerintah federal yang baru harus menerapkannya tanpa penundaan lebih lanjut.

November lalu, Menteri Kesejahteraan Perkotaan, Perumahan dan Pemerintah Daerah Noh Omar mengungkapkan, terdaftar sebanyak 253 proyek perumahan pribadi di Semenanjung Malaysia sejak 2009.

Proyek ini melibatkan 64.290 unit rumah, dimana 43.537 unit telah terjual.

Program satu juta rumah

Chang mengatakan, HBA sangat berharap dan bersemangat tentang masa depan, karena manifesto pemilihan PH mengandung banyak janji yang akan menguntungkan pembeli dan masalah perumahan.

Dia mengatakan, manifesto ini termasuk janji untuk membangun satu juta rumah yang terjangkau.

Hal ini dilakukan dengan memberi insentif pajak untuk perusahaan yang fokus pada perumahan terjangkau, pelebaran skema sewa-ke-milik dan pembentukan Dewan Perumahan yang Terjangkau Nasional, serta mengoordinasikan hal-hal terkait dengan perumahan yang terjangkau.

Chang menuturkan, di bawah kemitraan PR1MA saat ini dengan pengembang swasta, hanya disediakan 50 persen dari luas lahan untuk rumah yang terjangkau. Sementara sisanya dicadangkan untuk properti komersial dan gaya hidup.

Reformasi PR1MA, katanya, akan menghilangkan eksploitasi oleh pengembang kroni dengan mengorbankan pemerintah dan rakyat.

Agustus lalu, terungkap di Dewan Rakyat bahwa pemerintah federal Barisan Nasional hanya menyelesaikan 8.475 unit rumah PR1MA dari 500.000 yang dijanjikan sejak 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com