Tol Kualanamu-Sei Rampah Masih Terkendala Pembebasan Lahan

MEDAN, KOMPAS.com - Tol Kualanamu-Sei Rampah sudah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Oktober 2017 lalu.

Namun pembangunan jalan yang merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera ini masih menyisakan pekerjaan. Rupanya permasalahan pembebasan lahan menjadi kendalanya.

Baca juga : Djarot: Busway Sulit di Medan, Jalanannya Sempit...

"Target kami rampung akhir 2018, saat ini sudah 54 persen. Kendala utama soal pembebasan lahan, baru 90 persen yang kami kelola. Sisanya masih terkendala urusan surat menyurat," kata Manager Proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk Safarlih kepada Djarot Saiful Hidayat yang datang meninjau proyek bersama anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan dan Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono, Kamis (3/5/2018).

Safarlih menjelaskan, masih terdapat lahan yang di atasnya ada makam yang belum dibebaskan. Juga ada Rp 3 miliar yang harus dibayarkan untuk ganti rugi pembebasan lahan.

"Tapi September ini rampung, langsung dieksekusi," sambungnya.

Djarot yang mendengar penjelasan Safarlih mengatakan, pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk menjaga mata pencarian warga yang tinggal di sepanjang tol. Sebab jika tol rampung maka jalanan akan sepi, seperti kawasan Kampung Pon dan Seirampah.

"Harus disiapkan antisipasi mata pencarian mereka, meski kita mengapresiasi kinerja Pak Jokowi membangun infrastruktur. Beberapa proyek nasional di Sumatera Utara (Sumut) sudah banyak yang rampung. Kerja kerasnya sudah terlihat," terang Djarot.

Soal pembebasan lahan, dirinya berharap cepat selesai. Alasannya, jalan tol memperlancar arus barang yang masuk ke Sumut, alur distribusi dan mengurai kemacetan di kawasan Tanjungmorawa. 

Tak hanya itu, jalur destinasi utama pariwisata Sumut yakni Danau Toba menjadi lebih cepat dengan kehadiran jalan tol. 

Sebelumnya, soal masalah pembebasan lahan, Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung berharap pembebasan lahan bisa selesai pada 2017 lalu.

Menurutnya, pembebasan lahan terkendala karena ada beberapa warga yang belum mau membebaskan miliknya. Nurhajizah berharap dapat diselesaikan dengan jalan konsinyasi.

“Kalau hanya 4 atau 5 kepala keluarga (KK) lagi yang menolak, bisa diselesaikan dengan konsinyasi sehingga tidak mengganggu proses pembangunan,” tegasnya.