Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar

JAKARTA, KOMPAS.com – “Ayo dong swasta dilibatkan,” curhat Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bambang Rachmadi saat diskusi bertajuk ‘Indonesia Infrastructure Incorporated’ di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Kenyataannya, dalam medio 2015-2019 pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.700 triliun untuk mengejar ambisinya menyelesaikan proyek infrastruktur. Pemerintah pun telah mendorong agar swasta dapat lebih berpartisipasi.

Dari total anggaran yang dibutuhkan, kemampuan APBN hanya 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun. Sisanya, pemerintah menyerahkan kepada BUMN sebesar Rp 1.175 triliun ekuivalen 25 persen dan Rp 1.974 triliun atau sekitar 42 persen kepada swasta.

Namun, Bambang menilai, dalam realisasinya perusahaan pelat merah atau BUMN karya justru mendominasi proyek-proyek nasional yang ada.

“BUMN itu sekitar 55 persen dari ‘kue’ infrastruktur,” ungkap Bambang.

Tak heran, bila kondisi tersebut membuat sebagian kontraktor swasta terpukul. Alih-alih berharap dilibatkan sebagai kontraktor utama, kontraktor swasta justru lebih banyak hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor.

“Makanya kita imbau BUMN, bagilah jangan sendiri. Kalau itu JO (joint operation), uangnya kan ada di JO. Tapi kalau subkon, kalau dia ingat ya dibayar,” ujarnya.

Saat ini, jumlah kontraktor swasta terus menurun. Dari sekitar 140.000 kontraktor swasta yang ada, 80.000 di antaranya tergabung di dalam Gapensi.

Namun jumlah kontraktor yang masih aktif di Gapensi hanya sekitar 43.000 anggota. Itu artinya, jumlah yang menyusut hampir mencapai 50 persen.

“Itu berarti turun terus, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karena enggak ada kerjaan. Atau ada kerjaan, enggak dibayar. Itu fakta,” ucap Bambang.

Sekadar informasi, dari 3.953 paket pekerjaan senilai Rp 77,86 triliun yang dimiliki Kementerian PUPR pada tahun lalu, 93 persen diantaranya atau 3.650 paket senilai Rp 32,29 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah.

"Paket di atas Rp 100 miliar, 65 persen dikerjakan BUMN dan 35 persen swasta. Untuk paket Rp 50 miliar-Rp 100 miliar, hanya 10 persen dikerjakan BUMN, sementara swasta 90 persen. Di bawah Rp 50 miliar sebanyak 3.650 paket, seluruhnya dikerjakan swasta," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2018).

Untuk tahun ini, Basuki menambahkan, porsi kontraktor kecil dan menengah naik 31 persen dari tahun sebelumnya.

Dari total 4.971 paket senilai Rp 59,96 triliun, 4.776 paket senilai Rp 31,76 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah.