40 Persen Masyarakat Tidak Nyaman Tinggal di Kota

JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir 40 persen masyarakat yang tinggal di kota-kota di Indonesia merasa tidak nyaman dengan kota yang mereka tinggali.

Hal tersebut tergambar dari hasil survei Indonesia Most Livable City Index 2017 yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Survei dilaksanakan di 19 provinsi dan 26 kota di Indonesia.

Ketua Umum IAP Bernardus Djonoputro mengatakan, negara harus hadir untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia.

Percepatan pembangunan infrastruktur di semua lini menjadi tantangan tersendiri di dalam perencanaan tata ruang nasional.

Negara juga harus hadir dalam melakukan perencanaan tata ruang nasional agar menciptakan ruang-ruang layak hidup dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Harapan perencanaan kota-kota masa depan kita yang nyaman dan produktif masih sebatas tataran wacana populis," kata Bernardus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/2/2018).

Hasil survei menunjukkan, kota-kota yang memiliki karakter kelokalan yang kuat dan preservasi karakteristik tradisional yang kental masuk ke dalam jajaran top cities.

Kota-kota tersebut adalah Solo, Palembang, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, dan Balikapapan.

Sementara Jakarta yang menjadi Ibu Kota Negara sekaligus pusat pemerintahan harus cukup berpuas diri masuk ke kategori rata-rata livability city.

Jakarta hanya sejajar dengan Manado, Pekalongan, Bogor, Palangkaraya, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Malang.

Adapun kota-kota yang berada di bawah nilai index livability adalah Pontianak, Depok, Mataram, Tangerang, Banda Aceh, Pekalongan, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, dan Makassar.

"Kota-kota besar yang menghuni average tier cities dan bottom tier cities memiliki segudang persoalan, mulai dari urbanisasi, pertumbuhan penduduk, kemacetan, hingga keterbatasan infrastruktur," tutur Bernardus.

Setidaknya ada tujuh prinsip yang dinilai di dalam livable city, yaitu kualitas lingkungan, dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota, serta partisipasi masyarakat dalam pembangungan.

Empat prinsip yang lain adalah ketersediaan ruang publik sebagai wadah berinteraksi antarkomunitas, serta keamanan dan keselamatan. Ketersediaan kebutuhan dasar meliputi perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, hingga ketercukupan pangan.

Terakhir, ketersediaann fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti transportasi umum, taman, hingga fasilitas kesehatan.

Bernardus menambahkan, pembangunan tata ruang ke depan harus lebih inovatif dan kreatif, serta berpihak kepada masyarakat untuk menjadikan kota lebih layak huni.

"Tata ruang menjadi panglima pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pemerintah harus berani melakukan terobosan dalam mahzab perencanaan lintas matra dan lintas sektor," pungkasnya.