Antisipasi Terulangnya KLB Asmat, Pemerintah Siapkan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya sarana dan infrastruktur di Kabupaten Asmat, Papua, diduga menjadi faktor penyebab tingginya angka gizi buruk di kawasan tersebut.

Sebagai gambaran, dibutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk mencapai Agats, Asmat, lokasi yang terdampak kasus gizi buruk, dari Jayapura. Perjalanan itu harus ditempuh dengan menggunakan pesawat udara dan perjalanan laut.

Berdasarkan catatan pemerintah per 24 Januari, terdapat 70 anak meninggal dunia. 65 orang di antaranya akibat kasus gizi buruk, empat orang akibat campak, dan satu orang akibat tetanus.

Pemerintah pun telah menetapkan kasus gizi buruk di sana sebagai kondisi luar biasa (KLB), sehingga mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini tengah dilakukan upaya peningkatan akses jalan ke Kabupaten Asmat, yaitu dari Wamena menuju Mamugu serta dari Merauke hingga ke Agats.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kasus serupa di masa depan.

"Kami nanti minta ke (Kementerian) Perhubungan (untuk) sediakan transportasi," kata Basuki saat rapat konsultasi terkait tindak lanjut penanganan KLB wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, di Kompleks Parlemen, Kamis (1/2/2018).

Selain persoalan infrastruktur, ia mengatakan, masyarakat juga dihadapkan pada persoalan tempat tinggal. Mayoritas masyarakat tinggal di daerah dataran rendah pesisi pantai atau daerah rawa-rawa.

Kondisi tersebut, menurut Basuki, hampir menyerupai kondisi masyarakat yang tinggal di Muara Kapuas, sehingga perlu penanganan khusus terutama dalam hal sanitasi dan penyediaan sarana prasarana penunjang air bersih.

Untuk saat ini, baru ada satu sistem penyediaan air minum (SPAM) di Agats dengan kapasitas 10 liter/detik. SPAM yang dibangun pada periode 2006-2007 itu dimanfaatkan oleh 230 rumah.

Pada 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk optimalisasi SPAM di Distrik Atsy dan Distrik Sawaerna.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 39,7 miliar untuk pembangunan 24 unit Pamsimas dan Sanimas berkapasitas masing-masing 1 liter per detik.

"Kami juga sedang membikin sumur bor. Pengalaman kita di Muara Kapuas, itu rawa-rawa dibor, itu hasilnya lebih bagus dari Aqua. Itu artesis. Ini airnya sekarang sedang diselidiki Badan Geologi, tapi alat bor sudah kita kirim ke sana," tutur Basuki.

Untuk tahun ini, ada lima sumur bor yang akan dibangun pemerintah pusat dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar.

Basuki menambahkan, pemerintah pusat juga berencana untuk merelokasi masyarakat Kabupaten Asmat yang selama ini diketahui tinggal berpencar. Relokasi dilakukan untuk memudahkan mereka menjangkau akses air bersih.

Meski demikian, ia menyatakan, proses relokasi tidak akan terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal mereka sekarang.

"Kalau tersebar kemana-mana sistem air bersih juga akan tersebar kemana-mana. Jadi kita akan diskusikan dengan mereka, tidak mungkin kita relokasi mereka terlalu jauh, tapi tidak mungkin juga mereka menyebar," pungkasnya.