UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan penerbitan 5 juta sertifikat baru pada tahun ini, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah maraknya sengketa hak atas tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN (ATR/BPN) Sofyan Djalil optimistis bisa memenuhi targert 5 juta sertifikat tersebut tahun ini, meskipun hingga memasuki semester kedua 2017 sertifikasi tersebut baru mencapai 32 persen.
"Ini kami baru bisa memberikan evaluasi setelah tanggal 20 Desember (2017), tapi kelihatannya Ok, bisa," kata Sofyan disela Dialog Nasional Pemberdayaan Wakaf 'Menaman, Merawat, dan Menuai' di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Tuntang, Kabupaten Semarang, Selasa (24/10/2017).
Sofyan mengungkapkan, dalam penerbitan sertifikat tersebut cukup banyak pekerjaan pada tahap-tahap akhir, mulai dari pengukuran hingga keluarnya sertifikat. Sehingga target tersebut akan tercapai menjelang akhir tahun ini.
"Grafiknya begini, yang paling besar di akhir ini. Seandainya begitu, teman-teman sudah cukup yakin target bisa tercapai, insyaAllah," imbuhnya.
Kementerian ATR/BPN terus melakukan inovasi guna mencapai target 5 juta sertifikat tahun 2017 ini. Sebelumnya Kementerian ATR/BPN menargetkan 600.000-7000.000 lembar sertifikat.
"Teman-teman ini terus melakukan inovasi yang baru. Termasuk kita juga menender pihak ketiga melakukan pengukuran hampir 1,3 juta hektar," kata Sofyan.
Menurutnya, program Presiden Joko Widodo untuk mempercepat sertifikat di Indonesia seperti bola salju. Semakin menggelinding dan terus membesar.
"Mudah-mudah target kami 2025, seluruh Indonesia bersertifikat mungkin bisa dicapai lebih cepat,” sebut Sofyan.
Terlebih lagi saat ini masing-masing daerah menggerakkan masyarakat untuk mematok masing-masing tanahnya. Hal ini akan sangat membantu pekerjaan BPN dalam pencapaian target ini.
"Jadi kalau pengukuran sudah selesai, 60 persen pekerjaan telah selesai,” pungkasnya.