Ambon Bangun Permukiman Multietnis

AMBON, KompasProperti - Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencanangkan pembangunan Perkampungan Multietnis seluas 4,5 hektar di kawasan Laha.

Perkampungan Multietnis ini dikembangkan sebagai bentuk inisiatif Kota Ambon menuju kota terbuka yang dapat mengakomodasi masyarakat dari berbagai etnis, agama, suku, dan budaya berbeda untuk dapat tinggal dan hidup di ibu kota Maluku ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ismail Usemahu menuturkan, Permukiman Multietnis ini diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan latar belakang berbeda.

"Ini sekaligus menegaskan bahwa Kota Ambon ini kota paling toleran, dan terbuka bagi siapa saja," ujar Ismail menjawab KompasProperti, saat pelaksanaan perjalanan media dalam memperingati Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) di Ambon, Kamis (5/10/2017).

Saat ini, Perkampungan Multietnis sedang dalam tahap pembebasan lahan dan proses perizinan serta akan mulai dibangun pada 2018 mendatang.

Selain itu, tambah Ismail, Permukiman Multietnis ini juga sebagai dukungan bagi Program Pemerintah 100-0-100 yang merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase.

Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 3 tahun 2014-2019.

Noorman Wijaksana Warga Ambon antusias menyambut diresmikannya Jembatan Merah Putih oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (4/4/2016). Tampak dalam gambar aktivitas selfie pada Selasa pagi (5/4/2016).

Rinciannya adalah 2015 kawasan kumuh yang terentaskan seluas 87,64 hektar. Setahun berikutnya yakni 2016, kawasan kumuh tereduksi 65,21 hektar.

Tahun 2017, seluas 43,05 hektar kawasan kumuh mampu dihilangkan dan 2018 sekitar 21 hektar yang ditargetkan dapat tertangani.

"Kami harap target 0 persen kawasan kumuh di Kota Ambon dapat tercapai pada 2019 mendatang," kata Ismail.

Keberhasilan ini, tambah dia, tak lepas dari sinergi dan kemauan politik yang kuat antara antara program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Ambon sendiri dinominasikan sebagai kota terbuka bersama 29 kota lainnya di Indonesia yang dinilai telah melakukan inovasi besar untuk perbaikan kualitas hidup warganya.

Menurut Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rina Agustin Indriani, Ambon dan 29 kota lainnya akan dipromosikan ke dalam kompetisi Kota Terbuka Dunia 2017.

"Kami saat ini tengah mencari formulasi tepat terkait kategorisasi kota terbuka seperti apa. Namun yang pasti, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta kami untuk mempromosikan kota-kota yang mengarah menjadi Kota Terbuka," tutur Rina.