Pemerintah Kejar Target 6.000 Asesor Sertifikasi Pekerja Konstruksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga kerja konstruksi perlu memiliki sertifikat untuk menunjukkan kompetensi yang dimilikinya. Sertifikat ini juga menjamin pekerja untuk mendapatkan upah yang layak sesuai pekerjaannya.

Meski demikian, jumlah pekerja bersertifikat di Indonesia masih sangat sedikit. Pasalnya, proses sertifikasi pekerja konstruksi mengalami kendala karena keterbatasan jumlah asesor.

"Untuk mencetak tenaga kerja bersertifikat, perlu membentuk asesor dan instruktur. Siapa yang kami libatkan? Caranya adalah kami masuk ke politeknik dan SMK," ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib kepada Kompas.com di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Menurut dia, dengan menggandeng akademisi sebagai asesor sertifikasi tenaga kerja konstruksi maka jumlah asesor akan lebih cepat bertambah.

Para dosen di politeknik sudah pasti memiliki pengetahuan, sementara guru-guru di SMK juga dipastikan terampil. Nantinya, semua guru dan dosen akan memiliki sertifikat sebagai asesor dan instruktur.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Tri Wijayanto mengatakan, keterbatasan asesor menghambat proses sertifikasi para pekerja konstruksi.

"Jumlah asesor untuk tenaga kerja ada 2.300, orang. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi LPJKN untuk menambah 3 kali lipat," ujar Ketua LJPKN Tri Wijayanto.

Ia mengatakan, jumlah ini sebenarnya sudah jauh meningkat dibandingkan tahun 2011. Saat itu, total asesor yang tercatat hanya sekitar 400 orang.

Jika pada 2019 pemerintah menargetkan tenaga kerja bersertifikat sampai 3 juta orang, maka paling tidak jumlah asesor harus 6.000 orang.

"Ini bukan tidak mungkin dilakukan karena sebelumnya kami bisa lakukan peningkatan asesor dari 2011 ke saat ini sampai 2.300 orang," sebut Tri.