Hanya 7,2 Persen Pekerja Konstruksi yang Bersertifikat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gencarnya pembangunan infrastruktur Indonesia membuat pasar konstruksi Tanah Air menjadi sangat menjanjikan.

Ditambah dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pasar konstruksi Indonesia cukup menarik bagi pekerja asing.

Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pekerja konstruksi nasional agar dapat bersaing secara berkelanjutan yakni melalui sertifikasi. Hal tersebut menjadi tantangan pembangunan mendatan.

"Seluruh pekerja konstruksi nantinya harus bersertifikat. Namun, sampai saat ini dari 7,7 juta pekerja hanya 7,2 persen yang bersertifikat," ujar Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Tri Wijayanto saat Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi Indonesia, di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Ia menuturkan, sumber daya manusia (SDM) konstruksi merupakan kunci dalam upaya meningkatkan daya saing perusahaan.

Pada akhirnya, SDM ini dapat meningkatkan daya saing nasional untuk dapat berkompetisi di dalam negeri atau MEA.

Kompetensi berkaitan dengan input dan hasil dari proses konstruksi. Dalam upaya menambah jumlah pekerja yang bersertifikasi, kata Tri, ada beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah bersama dengan LPJK.

"Ke depan, kami akan libatkan Kementerian PUPR bersama untuk jemput bola ke proyek-proyek dalak melakukan sertifikasi sebagai gerakan sertifikasi nasional," sebut Tri.