Tak Boleh Lagi Ada Kota yang Menolak Urbanisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Urbanisasi, jika dikelola dengan baik akan mampu menjadi penekan angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, namun jika tidak, justru akan menjadi beban bagi perkotaan.

Urbanisasi selama ini telah menjadi peristiwa penting dalam kehidupan perkotaan. Tiap tahunnya, penduduk desa pindah ke kota dengan alasan untuk bekerja.

Oleh karena itu perlu ada pengelolaan urbanisasi yang baik agar tak melulu membuat kota semakin sesak dan penuh.

Kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun dan saat ini Bank Dunia mencatat 52 persen dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan.

Bank Dunia memprediksi pada 2025 ada sekitar 68 persen penduduk Indonesia merupakan warga yang tinggal di kota.

Salah satu upaya untuk mengelola urbanisasi itu adalah dengan mengembangkan kota secara inklusif, terbuka, dan memiliki karakteristik khusus.

"Urbanisasi terus berlanjut, suasana perkotaan akan berkembang tapi jangan menjadikan urbanisasi ini sebagai musuh dan justru harus dikelola dengan baik," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, membuka peringatan Hari Kota Dunia 2016 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Menurut Basuki, urbanisasi yang berkelanjutan ditentukan oleh tiga hal, yakni regulasi, perencanaan kotanya, dan mekanisme pembiayaannya.

Senada dengan Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa urbanisasi tak boleh lagi jadi musuh tapi harus dilihat menjadi peluang pembangunan perkotaan.

"Kami akan mulai mensosialisasikan soal urbanisasi agar kebijakan penolakan urbanisasi yang kerap terjadi di kota-kota besar tak terjadi lagi karena kami kan inginnya kota ini inklusif dan terbuka sehingga ini mesti ditata," pungkas Sri.