Menanti Tersambungnya Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (II)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena kemacetan di ibu kota Jakarta dan sekitarnya, jadi momok yang menakutkan sekaligus membosankan. Betapa tidak, perjalanan yang berjarak hanya 4 kilometer, bisa ditempuh dalam waktu satu jam atau bahkan lebih.

Antrean panjang kendaraan menjadi pemandangan setiap saat pada beberapa titik jalan raya. Tak aneh, jika mengurai kemacetan di wilayah Jabodetabek memerlukan usaha yang sangat pelik, mengingat beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bagian pertama tulisan ini mengupas tentang kondisi lalu lintas dan pertumbuhannya serta rencana pemerintah membangunan jaringan jalan untuk mengatasi permasalahan kemacetan. 

Baca: Menanti Tersambungnya Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (I)

Berikut bagian kedua atau terakhir dari tulisan ini:

Kendala realisasi pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2

Pembangunan Tol JORR 2 yang sudah direncanakan lebih dari satu dekade lalu, baru 3,8 kilometer yang sudah beroperasi yakni ruas di antara Tol Jagorawi dengan jalan Raya Bogor. Padahal panjang jalan yang direncanakan 110 kilometer.

Beberapa hal yang menjadi kendala mundurnya pelaksanaan pembangunan JORR 2 ini, yang terutama adalah masalah pembebasan lahan. Kepastian akan waktu pelaksanaan serta besaran nilai pengadaan lahan sangat sulit untuk diwujudkan, meskipun Undang Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah diberlakukan secara efektif pada 2015 lalu.

Tertatihnya proses pengadaan lahan membawa dampak yang besar bagi rencana usaha Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Kenaikan harga tanah menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai inflasi yakni sekitar 35 persen hingga 50 persen setiap tahunnya.

Dengan kebutuhan lahan untuk jalan tol sekitar 9,5 hektar setiap kilometer, dapat dibayangkan kenaikan nilai investasi yang terjadi apabila proses pengadaan lahan tertunda. Selain akan menunda jadwal pengoperasian jalan tol tersebut yang berarti tertundanya penerimaan pendapatan tol bagi BUJT, juga fungsi koneksitas jalan tol menjadi terhambat. Hal ini secara langsung pengentasan masalah kemacetan di Jabodetabek juga masih angan-angan.

Perbandingan antara biaya konstruksi dengan biaya tanah per kilometer jalan tol pada tahun 2010 rata-rata sekitar 1:1,3. Sementara tahun 2016 bisa mencapai 1:3. Hal ini cukup menggambarkan bahwa semakin terlambatnya proses pengadaan tanah sangat berpengaruh besar terhadap nilai kelayakan investasi karena perubahan biaya lahan yang sangat tinggi.

Awal tahun 2016, saat terjadi kelangkaan sumber pendana bagi pengadaan lahan jalan tol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah melakukan terobosan dengan melakukan pengadaan lahan melalui penggunaan dana talangan dari BUJT, yang kemudian dana talangan tersebut akan dikembalikan dari APBN melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara. Hanya, mekanisme kerja BLU ini belum terdeskripsi melalui aturan yang dibutuhkan.

Hal yang diharapkan

Memperhatikan kondisi fakta yang telah diuraikan di atas, keberadaan JORR 2 sudah sangat dinantikan mengingat fungsi koneksitas dan nilai ekonomis dari jaringan jalan tol ini sangat tinggi.

Terlebih, nilai utilisasi suatu jalan tentunya tidak hanya dilihat dari panjang jalan yang terbangun dalam hitungan kilometer, melainkan juga dari ukuran berapa besar jalan tersebut terutilisasi, digunakan oleh lalu lintas yang membutuhkannya.