Duta Putera Bangkit, Garap Koridor Gatot Subroto

JAKARTA, KOMPAS.com - Lama tak terdengar kiprahnya, Duta Putera Group akan menggebrak pasar properti Indonesia dengan menggarap proyek skala mega di koridor Gatot Subroto, tepatnya di depan Balai Kartini, Jakarta Pusat.

Menurut Chairman Duta Putera Group, Herman Soedarsono, perkantoran tersebut mengombinasikan konsep sewa dan jual atau strata title yang diperuntukan bagi para pebisnis dari lintas sektor.

"Seluruh sumber daya akan kami kerahkan. Termasuk pendanaan. Berapa pun dana yang ada, akan kami gunakan untuk membangun perkantoran ini. Kami tidak mau ketinggalan momentum," ujar Herman kepada Kompas.com, Selasa (19/7/2016). 

Selain perkantoran di koridor Gatot Subroto, Duta Putera Group saat ini juga tengah membangun perkantoran di kawasan Cilandak Commercial Estate, Jakarta Selatan, serta klaster-klaster baru di proyek-proyek yang sudah berjalan.

"Kami optimistis tahun depan sektor properti akan bergairah kembali. Terlebih telah disahkannya UU Pengampunan Pajak yang akan meendorong sektor ini makin bergerak," imbuh Herman.

"Tax Amnesty", kata Herman, akan memicu kepercayaan masyarakat yang dulunya takut atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), mau membelanjakan uangnya secara besar-besaran.

Bila sudah demikian, ekonomi akan bergerak kembali. Dengan kekuatan populasi 250 juta jiwa, sumber daya alam yang melimpah serta pertumbuhan ekonomi yang masih positif, mestinya Indonesia akan bangkit dan tidak sejelek ini.

Herman melanjutkan "Tax Amnesty" ini akan sangat menolong pemulihan bisnis dan industri properti. Pasalnya, dana repatriasi akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dan juga sektor properti.

Dia melihat, bukan ketentuan pengampunan pajak untuk gelombang pertama dengan tarif tebusan sebesar 2 persen untuk repatriasi dan 4 persen untuk non-repatriasi, melainkan sebaliknya. 

"Saya melihat yang 98 persennya. Mereka ini sebelumnya enggak punya NPWP. Sekarang saya jamin setelah punya NPWP, mereka mau belanja properti. Dan 98 persen ini tahun depan bisa investasi dan menghasilkan pendapatan pajak buat pemerintah," tutur Herman.

Dia mengingatkan, properti tidak bisa dibawa lari ke luar negeri. Sebaliknya, properti mendorong ekonomi secara signifikan karena padat karya, dan menggerakkan sektor lainnya. 

"Tax Amnesty" juga diakui Herman lebih besar dampaknya ketimbang penurunan uang muka atau down payment (DP).